Labuan Bajo, suaranusantara.co – Anggota Komisi III DPR RI, Beni Kabur Harman, lagi lagi ingatkan para Jurnalis di Manggarai Barat agar tidak menjadi alat kepentingan kelompok mafia demi menghindari konflik sosial yang ditimbulkan akibat beredarnya pemberitaan yang tendensius dan tidak berimbang di tengah gencarnya persoalan tanah di Manggarai Barat yang kian memanas.
Hal ini dikatakannya di hadapan para Jurnalis dan tokoh masyarakat yang menghadiri kegiatan Sosialisasi empat pilar kenegaraan bertempat di Hotel Parlezo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Sabtu, 14/2/2026) malam.
Anggota DPR RI dengan sapaan singkat BKH itu mengingatkan agar jurnalis di Labuan Bajo tidak tergiur menjadi alat bagi kepentingan kelompok tertentu atau mafia.
“Ada banyak wartawan juga yang dibiayai oleh mafia-mafia. Ada wartawan yang kerjanya bersekutu dengan mafia atau diperalat golongan tertentu, di Bajo ini ada juga,” ungkap BKH
Selain menyinggung soal adanya wartawan di Labuan Bajo yang dibayar oleh mafia BKH tegaskan agar Jurnalis agar tidak boleh menyebarkan berita bohong atau hoax.
Ia memperingatkan bahwa berita bohong yang mengandung kebencian atau SARA dapat memecah belah masyarakat yang majemuk.
“Berita atau news itu harus selalu netral dan membela yang lemah. Siapa pun dia, dari suku atau agama apa pun, itu adalah soal kemanusiaan,” kata BKH.
Secara khusus, BKH menyoroti relevansi peran jurnalis terhadap pertumbuhan Kota Labuan Bajo yang kini menjadi kota global dan plural.
Menurutnya, kemajemukan Labuan Bajo bisa menjadi kekuatan produktif, namun juga bisa menjadi kekuatan destruktif jika tidak dijaga dengan informasi yang benar.
Ia (BKH) menyentil soal pemberitaan sensitif terkait konflik lahan yang baru-baru ini muncul di Labuan Bajo.
“Saya dengar baru-baru ini diberitakan menyiapkan klewang untuk orang-orang yang mau mengambil lahannya. Wartawan harus hati-hati membuat berita semacam itu, jangan sampai memecah belah,” tuturnya.
Pasalnya prinsip cover both sides dalam pemberitaan sangat penting agar tetap menjaga keberimbangan informasi dan tidak memicu masalah baru.
“Jangan hanya muat berita si A tentang si B, tapi si B-nya tidak ditulis. Itu berbahaya sekali. Jika demikian, jurnalis tersebut bekerja partisan,” jelasnya.
Meskipun ia menyinggung berbagai kejanggalan pada wartawan di Labuan Bajo yang diketahuinya namun ia juga tetap menguatkan sejumlah Jurnalis agar tidak boleh takut melaksanakan tugasnya.
Dalam arahannya, BKH mengingatkan jurnalis untuk tidak takut melaksanakan tugasnya karena pers merupakan pilar penting demokrasi.
“Negara tanpa kebebasan pers, dia jalan dalam kegelapan. Kalau negara jalan dalam kegelapan, sama seperti mobil jalan dalam kegelapan; potensi dia masuk jurang,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya konstitusi dijadikan pegangan utama bagi para jurnalis dalam menjalankan profesi di lapangan.
“Jurnalis sejati harusnya menjadikan Undang-Undang Dasar 1945, konstitusi sebagai kitab suci. Kitab suci yang dia pegang, taruh di saku untuk melindungi profesinya,” tegas BKH.
Menurutnya, pemahaman akan konstitusi sangat krusial agar jurnalis memiliki perlindungan hukum yang kuat dan tidak mudah diancam oleh pihak mana pun.
BKH menyebut pekerjaan jurnalis adalah pekerjaan suci yang bertujuan memenuhi hak masyarakat atas informasi yang benar, bukan informasi fabrikasi atau fiktif.
Ia juga mengaitkan peran pers dengan pilar kedua kebangsaan, yakni Kebhinekaan atau pluralisme.
“Jangan sampai jurnalis itu mengobok-obok kebhinekaan, pluralisme. Kerja jurnalistik bukan untuk membela kepentingan kelompok dan golongannya,” imbuhnya.
Terkait peran jurnalis sebagai alat kontrol sosial, BKH menyatakan bahwa kritik terhadap kekuasaan adalah wajib, namun harus tetap memisahkan ranah publik dan pribadi.
“Kritik kekuasaan itu penting, tapi jangan kritik pribadi. Saya boleh dikritik sebagai anggota DPR yang tidak menyuarakan keresahan rakyat, tapi jangan pribadi saya diobok-obok,” katanya.
BKH juga meminta jurnalis memberikan atensi pada isu keselamatan pariwisata, seperti kasus kapal tenggelam atau kecelakaan wisatawan.
Ia meminta berita tersebut diulas tuntas, mulai dari izin berlayar hingga kompetensi nahkoda, demi menjamin rasa aman bagi wisatawan yang datang ke kota pariwisata super premium itu.
BKH juga menceritakan pengalamannya saat berdialog dengan masyarakat di kampung mengenai pengamalan Pancasila.
Ia menekankan bahwa banyak warga kecil yang mungkin lupa urutan sila Pancasila, namun secara nyata telah mempraktikkan nilai-nilai kemanusiaan.
“Banyak pejabat yang hanya ngomong (Pancasila) tetapi tidak melaksanakan, sedangkan rakyat kecil sudah melaksanakannya tapi tidak ngomong,” pungkasnya.
Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh komunitas jurnalis Labuan Bajo serta sejumlah tokoh masyarakat setempat.
