Manggarai Timur, suaranusantara.co — Sikap lamban dan minim empati yang diperlihatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Timur pasca gempa M 7,7 yang mengguncang wilayah tersebut pada Minggu (15/8/2026) mendulang kritik pedas. Alih-alih hadir membawa perlindungan nyata bagi warga terdampak di Kecamatan Lamba Leda Selatan, bantuan logistik yang disalurkan Pemkab justru dinilai menghina penderitaan para korban.
Ketimpangan distribusi bantuan terlihat amat mencolok di Desa Compang Laho. Dari total 81 Kepala Keluarga (KK) yang tempat tinggalnya rusak hancur, Pemkab Manggarai Timur hanya menyerahkan bantuan seadanya: 150 kg beras, 65 butir telur, 10 bungkus mie instan, 10 gelas air mineral, 1 bungkus kopi, dan 1 kaleng sarden.
Bantuan minim yang jauh dari wajar ini memicu amarah warga. FT, salah seorang warga terdampak, menilai bantuan tersebut terkesan seperti ejekan di tengah duka warga yang harus bertahan hidup di bawah ancaman dinginnya posko pengungsian.
”Tidak manusiawi sama sekali, tidak ada rasa empati untuk para korban. Sepertinya kami diejek,” ujar FT dengan nada kecewa saat dihubungi, Rabu (19/8/2026).
Bobroknya penanganan bencana oleh birokrasi Pemkab makin telanjang ketika penyerahan bantuan ditinggal begitu saja tanpa ada pendampingan dari pejabat maupun petugas BPBD Kabupaten.
Warga ditinggalkan bagai “ayam kehilangan induk” dan dipaksa memutar otak membagi logistik yang sangat terbatas. Akibatnya, atas kesepakatan bersama, warga terpaksa memprioritaskan bantuan minim itu hanya untuk 13 KK yang rumahnya hancur total, sementara 68 KK lainnya harus gigit jari.
Kondisi ini menegaskan lemahnya koordinasi serta lambannya respon tanggap darurat Pemkab Manggarai Timur.
Ketidakjelasan mekanisme penyaluran dan absennya kehendak Pemkab untuk melihat langsung kondisi di lapangan kian memperpanjang penderitaan warga bahkan desa tetangga seperti Desa Lenang yang mengalami kerusakan terparah dikabarkan belum tersentuh bantuan sama sekali.
Hingga berita ini diturunkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Manggarai Timur masih bungkam dan belum memberikan klarifikasi terkait asas keadilan serta efektivitas mekanisme penyaluran bantuan yang menyisakan rasa ketidakadilan mendalam bagi para korban gempa.
