Jakarta, Suaranusantara.co – Para pendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak setuju dengan kebijakan pemerintah terkait pembubaran FPI (Front Pembela Islam). Hal itu tercermin dari hasil survei terbaru dari lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).
“Ini menunjukkan yang tidak setuju dengan langkah pemerintah membubarkan FPI tahun lalu dapat di identifikasi berdasarkan cluster tertentu,” kata Manajer program SMRC, Saidiman Ahmad dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, 6 April 2021.
Survei di lakukan tanggal 28 Februari hingga 5 Maret 2021. Survei melibatkan 1.064 responden yang dipilih secara acak. Tingkat kesalahan (margin of error) survei diperkirakan kurang lebih 3,07 persen.
Ahmad menyebut selain pendukung Anies, yang menolak pembubaran FPI juga para pemilih PAN, PKS dan PPP. Selain itu ada juga warga dari etnis Betawi yang menolak keputusan tersebut.
“Hasil survei menunjukkan bahwa secara nasional, dari keseluruhan warga yang yang tahu ormas ini telah di bubarkan, sekitar 59 persen menyatakan setuju dengan pembubaran FPI. Yang tidak setuju 35 persen,” jelas Ahmad.
Analisa SMRC
Dia menjelaskan analisis lebih dalam di lakukan SMRC untuk mengungkap siapa yang mendukung dan tidak mendukung pembubaran tersebut. Di lihat dari sisi pilihan Calon Presiden (Capres), kecenderungan terkuat menolak pembubaran FPI datang dari warga yang mendukung Anies Baswedan. Terdapat sekitar 73 persen dari pendukung Anies yang menyatakan menolak pembubaran ormas terkait.
Sebaliknya, kecenderungan terkuat mendukung pembubaran FPI adalah warga pendukung Tri Rismaharini (86 persen) dan Ganjar Pranowo (80 persen).
Di lihat dari sisi partai yang di dukung, kecenderungan terkuat untuk menolak pembubaran ormas ini datang dari warga yang memilih PAN (76 persen), PKS (68), dan PPP (66). Sebaliknya, kecenderungan terkuat untuk mendukung pembubaran datang dari warga yang memilih PDIP (88), Nasdem (72), dan PKB (70).
Di lihat dari sisi etnik, yang paling kuat menolak pembubaran tersebut adalah warga Betawi (80). Di lihat dari wilayah tempat tinggal, yang terkuat menolak adalah warga DKI Jakarta (66). Sementara yang paling kuat mendukung adalah warga Jawa Timur (78).
“Sekitar 68 persen warga yang puas dengan kinerja Presiden Jokowi menyatakan mendukung pembubaran FPI. Sementara yang tidak setuju hanya 25 persen. Sebaliknya, 61 persen warga yang tidak puas dengan kinerja Presiden menyatakan tidak setuju dengan pembubaran FPI, sementara yang setuju hanya 32 persen,” tutup Ahmad.
