Kupang, Suaranusantara.co – Kehadiran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa-desa belum memberikan manfaat bagi masyarakat. Malah dana desa yang disetor ke BUMDesa hilang begitu saja karena dikelola ala kadar atau tidak professional.
“Banyak yang tidak jelas pelaporan keuangannya. Banyak yang bangkrut atau rugi,” kata anggota DPD RI asal Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Abraham Liyanto di Kupang, NTT, Jumat, 24 Juni 2022.
Ia menyatakan itu usai mengeliling sejumlah desa di NTT, baik di daratan Timor, Flores maupun Sumba. Hasil pantauan menemukan tidak ada BUMDes di NTT yang bisa sebagai sumber pendapatan tambahan bagi desa. Praktis semuanya tidak memberikan keuntungan bagi kas desa.
“Ini menyedihkan. Rata-rata tiap desa, kucurkan dana Rp 200 juta hingga Rp 400 juta ke BUMDes. Dana itu menguap begitu saja. Balik modal saja tidak. Apalagi untung,” jelas senator yang sudah tiga periode ini.
Pemilik Universitas Citra Bangsa (UCB) Kupang ini meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan pendampingan khusus terhadap pengelolaan BUMDes. Instansi yang terlibat harus memastikan bahwa setiap BUMDes berjalan baik dan mendapat untung agar dana desa tidak hilang tanpa laporan yang jelas.
Selain pengelolaan yang tidak profesional, Abraham juga melihat persoalan yang sering muncul dalam pengelolaan BUMDes adalah seringnya ganti pengurus. Kondisi itu menyebabkan laporan keuangan antara pengurus lama dengan pengurus baru tidak nyambung atau tidak jelas.
“Pergantian pengurus sering terjadi karena ketidakcocokan dengan kepala desa,” tutur mantan Ketua Kadin Provinsi NTT ini.
