Jakarta, Suaranusantara.co – Sebanyak 25 persen warga percaya vaksin Covid-19 tidak aman. Sementara yang percaya mencapai 64 persen.
“Ini adalah temuan yang perlu mendapat perhatian serius,” kata Direktur Riset Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Deni Irvani pada acara rilis survei nasional SMRC bertajuk “Satu Tahun COVID-19: Sikap dan Perilaku Warga terhadap Vaksin” di Jakarta, Selasa, 23 Maret 2021.
Survei yang mencakup semua provinsi di Indonesia ini di lakukan pada 28 Februari 2021 – 8 Maret 2021. Survei di lakukan dengan metode wawancara tatap muka dengan melibatkan 1.220 responden yang di pilih secara acak. Tingkat kesalahan (margin of error) survei mencapai 3,07 persen.
Menurut Deni, survei SMRC menunjukkan keyakinan akan keamanan vaksin Covid-19 berhubungan dengan kesediaan untuk menerima vaksin. Sekitar 64 persen warga yang percaya vaksin aman bersedia untuk divaksin, sementara hanya 16 persen warga yang percaya vaksin aman bersedia untuk divaksin.
“Mereka yang tidak percaya vaksin aman bagi kesehatan penerima sangat mungkin tidak akan bersedia memperoleh vaksin,” ujar Deni.
Herd Immunity
Dia menegaskan angka 64 persen belum mencapai batas bawah kekebalan (herd immunity) yang seharusnya 70 persen. Padahal jika ingin menghentikan penyebaran virus Corona maka angka herd immunity untuk masyarakat Indonesia harus minimal mencapai 70 persen.
Hasil survei juga menunjukkan 27 persen warga Indonesia tidak takut atau kurang takut tertular virus Corona (Covid-19). Hanya 73 persen menyatakan takut atau sangat takut. “Ini berarti sekitar satu dari setiap empat warga Indonesia tidak takut atau kurang takut tertular virus Corona,” tutur Deni.
Baca juga: Kemendagri Dukung Penuh Program Vaksinasi Covid-19 Bagi Penyandang Disabilitas
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) mendukung penuh program vaksinasi Covid-19 bagi penduduk penyandang disabilitas.
Hal itu di sampaikan oleh Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh. Pada saat menghadiri Rapat Koordinasi Pendataan Pelaksanaan Program Vaksinasi Penyandang Disabilitas di Jawa-Bali,. Yang di laksanakan secara virtual, Selasa, 27 Juli 2021.
Zudan mengatakan program vaksinasi bagi penyandang disabilitas dapat terkendala. Tidak jarang penduduk penyandang disabilitas, khususnya yang tinggal di rumah singgah atau panti asuhan dsb, tidak memiliki NIK karena adanya ketidakpastian domisili.
