Kupang, Suaranusantara.co – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Josef Nae Soi meminta DPD RI ikut memperjuangkan harapan para petambak di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) agar pemerintah pusat tidak mengimpor garam. Alasannya, garam adalah salah satu potensi andalan di provinsi kepulauan tersebut.
Hal itu di sampaikan Josef saat menerima Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti dan rombongan di Kupang, Provinsi NTT, Rabu, 24 Maret 2021. La Nyalla hadir bersama Senator asal NTT yaitu Abraham Liyanto, Angelius Wake Kako dan Asyera RA Wundalero. Turut mendampingi Senator asal Aceh Fachrul Razi dan Senator asal Lampung Bustami Zainuddin.
Josef menyebut NTT merupakan provinsi penghasil garam. Hingga sekarang, banyak produksi NTT tidak terserap. Provinsi ini punya potensi untuk menghasilkan 1 juta ton. Hasil itu bisa di tingkatkan lagi bila pemerintah pusat membantu penyerapan terserap.
“Terus terang kami minta dukungan kepada DPD RI agar menyampaikan kepada pemerintah supaya tidak impor garam. Bantu serap garam kami di NTT,” ujar Josef.
Dia menyayangkan pemerintah memutuskan untuk impor. Padahal kalau potensi garam di tanah air digarap serius, sudah menjadi salah satu bagian dari penyumbang meningkatnya indeks kemandirian fiskal daerah.
Keputusan Impor
Pekan lalu, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pemerintah memutuskan mengimpor garam. Keputusan itu telah di ambil dalam rapat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian beberapa waktu lalu.
“Jadi berdasarkan neraca sisa kekurangannya berapa, nanti baru di impor. Kita mendukung, karena itu sudah masuk di UU Cipta Kerja,” kata Menteri Trenggono.
Wahyu mengungkapkan, produksi dalam negeri di perkirakan mencapai 2,1 juta ton pada 2021. Sementara kebutuhan nasional tahun ini sebanyak 4,6 juta ton. Artinya, ada selisih 2,5 juta ton untuk memenuhi kebutuhan garam nasional,
Sebelumnya, pada Oktober 2020, Presiden Jokowi sempat marah dan menyebut masalah garam-rakyat belum terselesaikan hingga saat ini. Bahkan, tidak ada pihak yang ingin mencari jalan keluarnya.
“Masih rendahnya kualitas garam rakyat sehingga tidak memenuhi standar untuk kebutuhan industri. Ini harus di carikan jalan keluarnya. Kita tahu masalahnya tapi nggak pernah di carikan jalan keluarnya,” kata Jokowi pada Senin, 5 Oktober 2020.
