Ruteng, Suaranusantara.co – Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai bersama Yayasan Persekolahan Sekolah Umat Katolik Manggarai (Yapersukma) Pusat menemui Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Senin (24/2/2025).
Pertemuan dalam kunjungan kerja (Kunker) ini merupakan bentuk tanggung jawab kerja dan perhatian DPRD terhadap kualitas layanan pendidikan di Manggarai.
Informasi tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi A DPRD Manggarai, Thomas Edison Rihi Mone ketika dihubungi media ini melalui panggilan seluler, Rabu (26/2/2025).
Edison menjelaskan, Kunker tersebut merupakan tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilakukan oleh Komisi A DPRD bersama Yapersukma, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (PPO) Kabupaten Manggarai pada Rabu (15/1/2025).
Kepada Komisi X, DPRD Manggarai terang Edison mengangkat masalah tidak terakomodirnya guru swasta dalam Perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Politisi Partai Hanura ini meminta Komisi X untuk memberikan perhatian dan peluang yang sama kepada guru yang mengabdi di sekolah swasta dan yang mengabdi di sekolah negeri dalam proses seleksi PPPK.
“Guru swasta dan guru negeri mesti disamakan peluangnya untuk ikut seleksi PPPK. Mereka punya peran penting dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara”, tegas Edison.
DPRD Manggarai juga meminta Komisi X untuk ikut memperhatikan proses kenaikan pangkat berjenjang bagi guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan lulusan PPPK yang bekerja di lembaga pendidikan swasta.
Edison mengaku mendapat aspirasi, kenaikan pangkat guru ASN yang mengabdi di pendidikan swasta tidak terupdate dengan baik.
“Ini penting untuk diperhatikan. Ketika sekolah-sekolah swasta diperbantukan oleh tenaga-tenaga PNS dan lulusan PPPK akan meringankan beban biaya bagi orang tua murid dan sekolah itu sendiri”, Jelas Edison.
Selain nasib guru swasta, DPRD Manggarai juga meminta penambahan kuota PPPK untuk Kabupaten Manggarai.
Penempatan kerja lulusan PPPK juga menjadi isu yang disorot DPRD Manggarai dalam Kunker kali ini. DPRD Manggarai meminta Komisi X untuk tidak menempatkan lulusan PPPK diluar wilayah Manggarai.
Komisi X DPR RI yang membidangi urusan Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi, Pariwisata, Ekonomi kreatif, Pemuda, Olahraga, dan Perpustakaan menyambut baik aspirasi yang disampaikan DPRD Manggarai.
Wakil Ketua Komisi X, Lalu Hadrian Irfani mengaku senang kerana telah mendapat informasi aktual dari daerah yang dibahas dalam rapat tersebut.
Hadrian berjanji akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan. Hasil rapat tersebut akan menjadi bahan Komisi X DPR RI dalam Rapat Kerja bersama Kemedikdasmen RI dan mitra lain yang terkait.
“Hasil pertemuan ini akan menjadi bahan bagi kami dalam Rapat Kerja bersama Pemerintah melalui Kementrian terkait”, ujar Hadrian, seperti dikutip dari laman media sosial Komisi X DPR RI.
Penulis: Patris Agat
