Jakarta, Suaranusantara.co – Peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengingatkan pelibatan Babinsa, Babinkamtibmas dan Satpol PP dalam upaya penelusuran (tracing) kasus Covid-19 perlu d iperjelas lebih lanjut. Sebab, ada kekhawatiran pelibatan TNI–Polri lewat Babinsa maupun Bhabinkamtibmas justru bermakna lain di masyarakat.
“Sebenarnya, pelibatan Babinsa, Babinkamtibmas maupun Satpol PP dalam gerakan masyarakat sudah sempat terjadi. Di Jawa Tengah contohnya, Kodam Diponegoro pernah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Jawa Tengah untuk mendorong pelaksanaan program pemantauan jentik nyamuk. Para tentara digunakan sebagai agen untuk berhubungan dengan masyarakat. Setelah warga menerima kedatangan rombongan, petugas kesehatan masuk dan mengecek kondisi penampungan air di daerah,” kata Fahmi di Jakarta, Sabtu, 6 Februari 2021.
Ia melihat pemerintah seolah mengambil jalan cepat untuk mengontrol rakyat dalam upaya penelusuran kasus. Pemerintah lebih memilih pendekatan dengan efek psikologis kepada masyarakat agar segera patuh dengan pemerintah dan mau di periksa.
Di sisi lain, para Babinsa dan Babinkamtibmas tidak memiliki kompetensi dalam upaya tracing karena kemampuan tracing di miliki tenaga medis. Walaupun mereka bertugas sebagai pendamping, perlu ada protokol jelas saat pengamanan tenaga kesehatan. Maupun tindakan lanjutan seperti membawa kandidat yang di periksa dengan hasil reaktif Covid-19. Belum lagi ada potensi agen penyebaran Covid mengingat TNI-Polri yang di tugaskan adalah Babinsa/Babinkamtibmas yang berperan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di luar masalah penanganan Covid.
Pelibatan TNI dan Polri
Menurutnya, pada periode awal penanganan Covid, pelibatan satuan-satuan teritorial TNI dan Polri dalam melakukan tracing bukan tidak pernah terlihat. Di sejumlah daerah, mereka terlibat dalam penelusuran kontak erat Covid-19. Namun seiring makin kencangnya laju pertumbuhan angka positif Covid, cerita-cerita macam itu tak lagi terdengar.
Apalagi kemudian sejumlah personel TNI dan Polri di lapangan justru terpapar ketika berinteraksi di tengah masyarakat. Kisah yang sama datang datang dari BIN. Lembaga intelijen ini sangat serius mengambil peran dalam penanganan Covid. Mulai dari melakukan promosi protokol kesehatan, tracing dengan mengerahkan sejumlah kendaraan. Yang di lengkapi fasilitas uji hingga terlibat dalam penelitian obat dan vaksin telah di lakukan. Namun informasinya tidak lagi terdengar segencar dulu.
“Kita selama ini nggak pernah tahu apakah evaluasi pernah di lakukan terhadap pelibatan TNI-Polri dalam penegakan protokol kesehatan di tengah masyarakat. Yang sudah berjalan beberapa waktu. Ini penting jika kita memperhatikan penilaian presiden atas pelaksanaan PKM. Jika pelibatan itu berjalan efektif di lapangan. Apakah kegalauan presiden itu bisa terjadi? Padahal kita juga tahu bahwa Inpres dan berbagai peraturan turunannya telah cukup jelas dan tegas mengatur pelibatan itu termasuk juga dengan menggandeng tokoh masyarakat dan ormas,” tutur Fahmi.
Ia kuatir, ekspektasi terlalu tinggi terhadap pelibatan aparat TNI dan Polri. Tetapi mengabaikan adanya kemungkinan pelibatan itu tidak berjalan efektif di lapangan. Hal ini bukan berarti secara keseluruhan peran TNI dan Polri dalam penanganan Covid-19 sama sekali tidak efektif. Dalam aspek penanganan medis, kontribusi tenaga kesehatan TNI Polri justru luar biasa. RW-SN