Labuan Bajo, suaranusantara.co – Kami atas nama masyarakat adat Mbehal didampingi LSM Ilmu yang diketuai oleh Doni Pareira, menduga TNI AL bekingngi mafia tanah di Manggarai Barat. Masyarakat resah dan waspada akibat ulah dari mobil POM AL yang mendatangi lokasi Lengkong Warang.
Dugaan ini muncul saat peristiwa ini terjadi sebanyak dua kali di Lengkong Warang desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat.
Berikut catatan warga masyarakat adat Mbehal terkait dugaan keterlibatan TNI Al dalam membekingi kedua orang masyarakat sipil yang diduga Mafia tanah itu.
Kami masyarakat adat Mbehal menduga anggota TNI AL yang jalan bersama masyarakat sipil adalah untuk mengkawal seorang warga Rareng berinisial MM yang kami duga kuat adalah mafia tanah yang dalam pantauan kami beberapa waktu belakangan, hendak menjual lahan itu di saat persoalan ini sedang dalam penyelesaian.
Sore ini kami melihat sebuah mobil dinas TNI AL memasuki sebuah lokasi yang tidak ada hubungannya dengan TNI AL, terpantau mobil POMAL itu mendatangi lokasi Lengkong warang untuk tujuan yang tidak diketahui.
Salah seorang warga masyarakat adat Mbehal menyaksikan MM turun sebentar dari mobil POM AL, Kemudian langsung masuk lagi kedalam mobil POMAL dan bergegas tinggalkan lokasi, setelah dilihat oleh beberapa masyarakat adat di lokasi tersebut.
Sempat dibuntuti kemudian divideokan. Dalam pemberitaan media, MM mengaku hendak menjual lahan yang didatangi dengan kawalan mobil POM AL, yang kemudian ditentang oleh masyarakat adat Mbehal.
Sebelumnya, pada tgl 4 Mei 2025 lalu mobil POM AL terpantau memasuki lokasi masyarakat adat dengan membawa masyarakat sipil berinisial AD, di duga mafia tanah . Kemudian bergegas meninggalkan lokasi setelah mobil POM AL didatangi masyarakat adat. Masyarakat resah, dan berharap TNI AL tidak ikut membekingi mafia tanah di Mabar.
Atas kejadian itu, ada beberapa pertanyaan dari masyarakat adat, untuk diperhatikan oleh Kepala Staf Angkatan Laut, dan Panglima TNI.
1. Apa kepentingan TNI AL hingga gunakan mobil POMAL untuk datang ke lokasi yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan institusi TNI AL?
2. Apakah TNI punya tugas tambahan untuk menjadi beking tanah bagi pihak tertentu di Mabar?
3. Apakah TNI AL tidak punya data intelijen terkait konflik lahan di Mabar sehingga serampangan gunakan fasilitas dari negara untuk tujuan yang tidak jelas, dan diduga bekingi mafia tanah?
Atas pertanyaan ini, kami masyarakat adat meminta perhatian dari petinggi TNI AL di Surabaya. Untuk diketahui, pada bulan Januari 2017 pernah terjadi pertumpahan darah, sehingga 2 orang tewas akibat konflik lahan di lokasi yang di datangi oleh mobil POMAL.
Berharap TNI AL bekerja profesional sesuai tugas pokok dan fungsinya, dan tidak jadi beking pihak tertentu sehingga membuat masyarakat resah, karena akan menyuburkan konflik di akar rumput.
Demikian press release ini kami buat atas nama Masyarakat adat Mbehal didampingi LSM Ilmu, ketua Doni Pareira
