Jakarta, Suaranusantara.co – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta para Bupati/Walikota menjalankan program pengendalian Covid-19 dan pemulihan ekonomi.
Hal itu di sampaikannya saat membuka kegiatan Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota Tahun 2021. Yang di gelar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri secara virtual, Senin 7 Juni 2021.
Mendagri Tito juga meminta pasangan Bupati/Wakil Bupati bersama Walikota/Wakil Walikota hasil Pilkada Serentak 2020 itu agar bisa mengontrol wabah melalui empat indikator pengendalian pandemi Covid-19, yakni pengendalian angka positif, Bed Occupancy Rate (BOR), recovery rate atau angka kesembuhan yang tinggi, serta fatality rate atau angka kematian yang rendah.
“Yang kita bisa lakukan adalah kita bisa mengontrol pandemi Covid-19, untuk bisa mengendalikan, maka saya sudah sampaikan dalam berbagai kesempatan ada 4 indikator (pengendalian),” kata Tito.
Ia menjelaskan empat indikator pengendalian Covid-19 di harapkan di jadikan pedoman kepala daerah dalam mengontrol kasus penularan Covid-19 di wilayahnya.
Angka Kasus Harian
Selain itu, kepala daerah juga di minta untuk aktif secara langsung maupun melalui Dinas Kesehatan untuk mengecek tren angka kasus harian. Beserta presentase empat indikator pengendalian tersebut. Dengan begitu, di harapkan kepala daerah memiliki data yang cukup untuk menjadi dasar kebijakan pengendalian pandemi.
“Nah 4 angka ini hendaknya menjadi pegangan Bapak/Ibu sekalian tiap pagi, upayakan angka-angka kasus positif ini trennya menurun, kesembuhan meningkat, angka kematian makin menurun, tempat tidur/BOR itu di bawah 50%, itu artinya terkendali,” jelasnya.
Tito menambahkan, yang tidak kalah penting adalah pengendalian ekonomi. Dengan pengendalian ekonomi, di harapkan dapat meningkatkan uang yang beredar di masyarakat sehingga menyebabkan daya beli masyarakat menjadi menguat. Ekonomi yang pulih juga di proyeksikan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Pemulihan ekonomi menjadi salah satu target utama kita, kita perlu untuk (melakukan) pemulihan ekonomi, supaya masyarakat juga dapat survive, kalau ekonomi berjalan otomatis pendapatan PAD juga bisa meningkat dan kembali normal,” ujarnya.
Belanja Pemerintah
Pemulihan ekonomi di lakukan di antaranya melalui belanja pemerintah daerah. Belanja pemerintah di sebutnya sebagai tulang punggung utama di tengah situasi ekonomi yang terkontraksi akibat pandemi Covid-19.
“Belanja pemerintah adalah belanja yang utama, untuk itu upayakan agar begitu ada anggaran APBD ini segera untuk di lakukan exercise, eksekusi secara bertahap per tiga bulan,” pesan Mendagri.
Mendagri juga meminta realisasi APBD tak di eksekusi pada akhir tahun anggaran sehingga menghambat pemulihan ekonomi secara nasional. Di satu sisi, Mendagri juga melihat masih ada kabupaten/kota yang memiliki realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 yang rendah. Padahal, pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat, juga di sumbang oleh realisasi anggaran di daerah. Karena itu, Mendagri meminta daerah segera melakukan belanja modal atau sektor produktif yang turut mengatasi pandemi Covid-19.
“Tolong rekan-rekan kepala daerah, belanjakan dan tolong juga lihat betul belanja yang bermanfaat kepada yang bisa mendukung/mendongkrak pertumbuhan ekonomi di daerah maupun kontribusi untuk ke pusat itu adalah porsi belanja modal,” tutupnya.
