Labuan Bajo, suaranusantara.co — Di tengah masifnya gaung program swasembada pangan nasional yang dicanangkan pemerintah pusat di era Presiden Prabowo Subianto, realitas pahit justru dirasakan oleh para petani di Kelompok Tani Walang, Desa Pantar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar).
Di saat infrastruktur dasar pertanian mendesak untuk dipenuhi, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Manggarai Barat seolah “mati suri” dan menunjukkan sikap abai terhadap keluhan petani.
Kondisi ini memaksa seorang tokoh masyarakat sekaligus anggota Kelompok Tani Bina Harapan Walang, Hendrik Hadirman, untuk merogoh kocek pribadi demi membiayai pembukaan ruas baru Jalan Usaha Tani (JUT) sepanjang 700 meter menuju kawasan persawahan Walang.
Mantan anggota DPRD dari fraksi Partai Golkar Manggarai Barat tersebut mendedikasikan dana mandiri sebesar Rp50 juta guna membebaskan para petani dari kesulitan mengangkut hasil panen yang selama ini harus dipikul secara manual.
”Saya merasa terpanggil melihat perjuangan para petani yang harus memikul hasil panen setiap kali musim tiba. Kita tentu ingin melihat masyarakat terus maju dan terbebas dari kesulitan,” ujar Hendrik saat ditemui di kediamannya di Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Selasa (3/11/2026) malam.
Sebagai wujud komitmen jangka panjang yang telah direncanakan sejak 2018, Hendrik menargetkan agar infrastruktur tersebut dapat ditingkatkan secara bertahap demi kelancaran mobilitas kendaraan pengangkut hasil tani menembus kawasan Batu Potang.
”Target utama pembukaan jalan ini adalah agar kendaraan dapat masuk dan mempermudah pengangkutan hasil panen. Ke depan, seiring dengan ketersediaan dukungan yang memadai, kami berencana untuk meningkatkan kualitas infrastruktur ini melalui proses pengerasan jalan,” tegasnya.
Ancaman Gagal Panen Akibat Alih Fungsi Air dan Minimnya Alsintan
Pembukaan jalan secara swadaya ini hanyalah salah satu dari berbagai persoalan pelik yang mendera sekitar 550 hektar lahan persawahan petani di hamparan Walang. Para petani hingga kini harus berjuang di tengah ketiadaan pasokan air yang memadai dan krisis alat mesin pertanian (alsintan).
Menurut Hendrik, bantuan traktor dari pemerintah sudah sangat usang dan banyak yang mangkrak sejak didistribusikan sekitar tahun 2015.
”Hampir setiap kelompok tani kekurangan traktor untuk mengolah lahan seluas total 550 hektar di hamparan Balang,” keluh Hendrik saat ditemui kembali di kediamannya, Kamis pagi.
Situasi kian memburuk setelah Pemerintah Daerah Manggarai Barat mengalihkan sumber air irigasi untuk kepentingan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) tanpa menghadirkan solusi pengganti bagi petani sawah Walang. Kebijakan sepihak ini, sebut Hendrik, telah memicu kerugian masif.
”Para Petani tidak bisa panen hingga tiga kali setahun karena air dialihkan ke PDAM, padahal tujuan utama persawahan tersebut adalah untuk pengairan sawah dan mempertahankan ketahanan pangan di Manggarai Barat,” ungkapnya.
Selain krisis air dan traktor, persoalan akses juga diperparah oleh belum tuntasnya pembangunan jembatan penghubung di Wae Mese (lewat Capi/Marombok). Akibatnya, petani terisolasi dan kesulitan melintas saat musim hujan tiba.
Untuk itu, Hendrik mendesak pemerintah daerah dan dinas terkait untuk tidak tinggal diam serta segera mengambil langkah nyata, seperti membangun embung di Wae Rai dan Wae Mese, merevitalisasi ketersediaan alsintan, serta merespons kebutuhan mendesak para petani.
Pemerintah Daerah Bungkam
Di tengah jeritan dan aksi mandiri para kelompok tani Walang ini, sikap tertutup ditunjukkan oleh birokrasi pemerintahan setempat. Hingga berita ini diturunkan, Kepala DTPHP Kabupaten Manggarai Barat, Tarsisius Gonsa, memilih bungkam dan terkesan menghindar dari konfirmasi media.
Upaya konfirmasi dan permintaan wawancara telah dilayangkan awak media melalui pesan WhatsApp sejak Rabu (4/11). Meskipun pesan tersebut telah dibaca, pihak dinas tidak memberikan respons atau tanggapan apapun.
Upaya lanjutan dilakukan dengan mendatangi langsung Kantor DTPHP Mabar pada Kamis (5/11) sekitar pukul 11.15 Wita. Namun, alih-alih mendapatkan penjelasan dari pimpinan instansi terkait, awak media hanya mendapati jawaban singkat dari salah satu pegawai di kantor tersebut.
”Pak Kadis ada urusan di rumah,” ujar pegawai itu singkat saat merespon kehadiran wartawan.
Sikap diam dan tertutupnya instansi teknis ini semakin memperkuat kesan bahwa pemerintah daerah abai terhadap realitas di lapangan, kontras dengan program swasembada pangan nasional yang digaungkan dari pusat.
