Menurut Edi, sejak Mei 2020 pihaknya telah menyalurkan dana subsidi kepada petani rakyat melalui hasil survey yang dilakukan pihak ketiga atau konsultan yang berfungsi melakukan survey, investigasi dan desain atas bantuan yang akan diberikan dalam bentuk paket/unit.
“Rencana pendanaan BPDP KS akan berfokus kepada 18 provinsi dengan target utama paket benih unggul sawit, pupuk dan pestisida untuk lahan gabungan petani kelapa sawit seluas 2.000 hektar,”jelasnya.
Ia menambahkan target indentisifikasi juga bisa mendapat bantuan dana BPDP-KS dengan syarat utama luasan lahan 8.000 hektar. Dana BPDP KS akan diberikan dalam bentuk pembiayaan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dalam bentuk 10 paket dan target infrastruktur jalan seluas 6.000 hektar.
“Syarat utama dari paket bantuan yang akan diberikan yaitu melalui kelembagaan petani berupa organisasi atau gabungan kelompok tani dan aspek legalitas lahan petani minimal berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) dari kepala desa atau Lurah setempat,”tambahnya.
Pada tahun 2021, BPDP-KS menargetkan replanting perkebunan sawit rakyat seluas 180 ribu hektar dengan kesiapan pendapanaan mencapai Rp. 5,56 triliun.
Edi mengatakan untuk mendapatkan bantuan tersebut, cukup sederhana dan diyakini tidak akan menyulitkan petani kelapa sawit untuk konteks ekstensifikasi, intensifikasi, jalan kebun dan sertifikasi Indonsian ISPO.
Pemerintah menjamin neberapa persyaratan itu akan difasilitasi Dinas Perkebunan setempat, misalnya untuk penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB), jadi saat diajukan bukan mutlak ada, namun yang terpenting ada kesanggupan untuk menyelesaikan,”jelas Edi.
