Labuan Bajo, suaranusantara.co – Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Nusa Tenggara Timur (NTT) mengevaluasi penyerapan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di wilayah Manggarai Barat.
Evaluasi SDM Program Keluarga Harapan tahun anggaran 2024 itu bertempat di Aula Kantor Dinas sosial Kabupaten Manggarai Barat pada Rabu [24/7]
Rapat ini dipimpin oleh Kepala Bidang Perlindungan Sosial dan Bencana Rebina Y.K Jalu, akrab dipanggil Yulti dan dihadiri oleh semua pendamping PKH dari 12 Kecamatan di Manggarai Barat.
Pihaknya, Yulti menerangkan, bahwa Rapat ini merupakan kegiatan rutin SDM PKH setiap tahun,
“SDM PKH kami ini rutin dilaksanakan setiap tahun. Maksud dan tujuan kegiatan ini, kami dari Pemerintah dalam hal ini Dinsos P3A Kabupaten Manggarai Barat ingin mengetahui sejauh mana persoalan-persoalan yang dihadapi oleh SDM PKH kami pada saat melaksanakan kegiatan pendampingan PKH di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai Barat, pada wilayah dampingan karena setiap SDM mendampingi lebih dari satu desa tergantung jumlah KPM. Dari 169 Desa dan Kelurahan di Manggarai Barat, pendamping kami hanya 79 orang. Seharusnya setiap Desa itu mempunyai satu pendamping,” ungkapnya
Kegiatan evaluasi ini kata Yulti bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dan persoalan ya g dihadapi oleh SDM PKH di lapangan,
“Kami hanya mau mengevaluasi dan memantau sejauh mana kinerja mereka untk semester satu tahun 2024. Ternyata dari hasil evaluasi kami hari ini di temukan persoalan yang ada di lapangan seperti keterlambatan pengambilan atau pencairan uang itu yang ada di baik melalui rekening Bansos maupun melalui Kantor Pos.
Selain memberikan harapkan, Kepala bidang Perlindungan Sosial dan Bencana juga mengapresiasi kinerja SDM PKH yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai prosedur yang ada.
“Persoalan ini terjadi karena tidak tersampaikan informasi bahwa seperti itu kemudian untuk persoalan yang sering terjadi antara kepala desa dengan pendamping, kepala desa tidak kenal pendamping atau kepala desa tidak tahu jumlah KPM di desanya. Mengatasi hal itu, diharapkan agar selalu berkoordinasi dengan pemerintah Desa dan melibatkan SDM PKH di desa. Saya selaku Kepala Bidang yang menangani bidang ini memberikan apresiasi atas kinerja dari semua SDM PKH yang telah menjalankan tugasnya sesuai roh dari program ini,” tutur, Yulti
Sebagai seorang Kepala Bidang dengan jabatan yang selalu bersentuhan langsung dengan Kebutuhan masyarakat, Yulti menjelaskan bahwa program ini sudah berjalan dengan baik dan mengalami kemajuan yang dirasakan langsung oleh setiap KPM.
“Kemudian persyaratan untuk dapat program keluarga harapan ini itu adalah sasarannya itu wanita hamil atau ibu hamil anak-anak balita dan juga penyandang disabilitas kemudian anak usia sekolah SD sampai SMA, Lansia terlantar dan juga disabilitas. itu pun setiap bulan dari setiap desa selalu ada usulan baru sesuai dengan perubahan status KPM. Kami juga sudah sampaikan kepada teman-teman SDM mungkin ada peserta atau penerima yang layak menerima bantuan sembako untuk segera diusulkan agar dapat di masukan dalam sistem DTSK untuk memastikan apakah yang bersangkutan sudah berstatus sebagai penerima Bantuan atau belum,”
Mengakhiri penjelasannya, Yulti menyampaikan total KPM Manggarai Barat saat ini dengan mekanisme penyaluran PKH, dengan tag line “cukup saya yang miskin jangan terbawa sampai anak”
“Jumlah KPM Manggarai Barat terhitung Juni 2024 yang tersebar di 12 Kecamatan dan 169 Desa dan Kelurahan adalah 22.543 Kepala Keluarga. Dengan mekanisme penyalurannya melalui dua lembaga yakni BRI dan Pos,” tandasnya.
