Sementara Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono mengatakan pihaknya akanmendukung program PSR. GAPKI telah melakukan pertemuan dengan Menko Perekonomian pada bulan September 2020, guna membantu percepatan pelaksanaan Program PSR.
Selain itu, melakukan upaya kerjasama dengan Asosiasi Petani untuk memfasilitasi Kelompok Tani/Koperasi untuk dapat Bermitra dengan Anggota GAPKI.
GAPKI juga akan berkoordinasi dan Fasilitasi Surveyor Indonesia untuk mendapatkan mitra kelompok tani/koperasi dengan anggota GAPKI di masing-masing Cabang/Propinsi.
Lebih lanjut, Eddy menegaskan bentuk kemitraan dengan petani bisa dalam bentuk Pendampingan Kultur Teknis, Kontraktor Peremajaan, Avalist Full Commercial dan Operator Pengelolaan. Beberapa tantangan untuk menjalankan program PSR juga diantaranya, melanjutkan kerjasama kemitraan dengan inti, karena ada sebagian petani plasma yang sudah selesai masa kemitraannya.
Saat ini, lanjut Eddy pihaknya telah melakukan proses pendataan dan progres PSR dari anggota GAPKI di masing-masing cabang GAPKI dan membentuk Satgas PSR.
“Banyaknya SHM yang berpindah tangan/digadaikan menjadi kendala jaminan Bank, kondisi Koperasi dan Kepengurusan Koperasi yang kurang kondusif. Penghasilan petani saat replanting, serta besarnya biaya replanting, termasuk Banyak bertumbuhnya Pabrik tanpa kebun,” kata Eddy.
Lain halnya dengan Dewan Redaksi InfoSAWIT, Maruli Gultom, kelapa sawit kini telah menjadi satu-satunya komoditas yang menjuarai dunia, sementara komoditas ainnya seperti coklat, karet dan lainnya hanya menjadi komoditas nomor tiga dan seterunya.
Saat ini pelaku kebun sawit lebih didominasi petani mencapai 41%, bila dihitung kontribusi petani terhadap devisa negara menjadi cukup bahkan melebihi nilai ekspor migas. “Sekarang ini sekitar 1,2 juta petani yang bekerja di perkebunan kelapa sawit,” kata Maruli.
Namun demikian pertanyaannya apakah petani sawit sudah sejahtera? Padahal kelapa sawit adalah komoditas utama Indonesia di dunia. Bahkan kini industri sawit masih saja diganggu bahkan dibebani beragam pungutan.
“Sebenarnya untuk menolong industri sawit pemerintah tidak usah ikut campur, itu sudah sangat membantu,” kata Maruli.
