Jakarta, Suaranusantara.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di minta memeriksa para eksportir benih bening lobster (BBL) yang melalui jalur resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). KPK harus membongkar struktur bisnis gelap yang di dalamnya yang melibatkan aparat pemerintah.
“Lolosnya ribuan BBL yang melebihi jumlah pada dokumen tak lepas dari peran kunci oknum Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta (BKIPM) yang merupakan instansi di bawah KKP,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam dalam diskusi bertema “Gurita Korupsi Benur Lobster dan Potensi Kerugian Negara” di Jakarta, Rabu, 17 Maret 2021.
Ia menjelaskan KKP yang melakukan penghitungan dan penyegelan dokumen ekspor lobster justru tidak meminta keterangan para eksportir nakal. Patut di duga adanya permufakatan jahat di balik kesepakatan atas harga pengiriman Rp 1.800 per ekor benih lobster oleh eksportir dan KKP.
“Angka ini sangat mahal karena ongkos riil yang di bayarkan kepada perusahaan jasa pengiriman cargo (freight forwarding) hanya Rp 350 per ekor.
Menurutnya, hal ini memicu timbulnya dugaan adanya hubungan yang kuat antara di sepakatinya harga tinggi ekspor Rp 1.800 per ekor dengan manipulasi data ekspor BBL.
Penggela[an dan Pemalsuan
Hal ini juga berakibat dugaan praktik penggelapan pajak dan pemalsuan dokumen oleh seluruh eksportir. Praktik itu diduga direstui oleh KKP selaku pihak yang melakukan perhitungan dan penyegelan kotak cargo yang akan dikirim.
Di sisi lain, lanjut Roy, masih terjadi adanya penangkapan benih lobster. Padahal kegiatan ekspor benih lobster ini sedang dalam tahap moratorium. Pembelian benih lobster tetap masih beredar dan kegiatan penyelundupan ke Vietnam masih berjalan.
“KPK perlu membongkar aktor utama dan eksportir gelap korupsi lobster,” tegas Roy.
Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana yang juga hadir pada diskusi itu mengatakan nilai kerugian negara. Yang di akibatkan dari ekspor lobster ilegal yang di kendalikan struktur gelap ini jauh lebih besar.
KPK harus bisa membongkar aktor utama praktik ilegal kasus ini karena akan merusak terbentuknya tata kelola pemerintahan yang baik.
Di sisi lain, keberanian dan keseriusan KPK memproses korupsi lobster yang melibatkan mantan Menteri KKP Edhy Prabowo sedang di tunggu publik. KPK harus berani berantas sampai ke akar-akarnya. Termasuk membongkar struktur gelap yang mengendalikan dan mempermainkan kuasa negara. Agar kepercayaan publik menguat di tengah tudingan pelemahan fungsi KPK.
“KPK harus berani memanggil serta menangkap aktor-aktor yang di duga kuat terlibat di dalamnya,” tegas Kurnia.
BACA JUGA
Munisa Rabbimova Pesilat Uzbekistan di duga Terima Dana Suap Edhy Prabowo
Uang Suap Edhy Prabowo Juga Mengalir ke Munisa Rabbimova
Melirik Munisa Rubbimova Pesilat Cantik Uzbekistan
Bantah Edhy Prabowo, Debby Susanto: Ini Murni Jerih Payah Saya
Edhy Prabowo Siap di hukum Mati, KPK Serahkan ke Majelis Hakim
