Labuan Bajo, suaranusantara.co — Lima tahun sudah penderitaan melilit Xaverinus Rahmadin alias Rinus (50), warga Desa Liang Sola, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Rumah yang menjadi tempat berteduh hancur diterpa angin puting beliung pada 28 Desember 2021 silam, namun hingga kini keluarga korban harus bertahan di hunian sementara (huntara) dalam kesenyapan akibat sikap apatis dan lempar tanggung jawab dari pemerintah desa serta instansi teknis terkait.
Berdasarkan data yang dihimpun, rumah korban yang berukuran 7×9 meter dengan lantai semen, setengah tembok, dan dinding papan mengalami kerusakan parah.
Kerugian ditaksir mencapai Rp75.000.000, menyusul 110 lembar seng, 50 batang kayu kap dan rangka, serta 315 lembar papan dinding tersapu angin.
Meski sempat menerima bantuan alakadarnya berupa 25 lembar seng dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Manggarai Barat, material tersebut jauh dari kata cukup untuk memulihkan tempat tinggalnya.
Apatisme Birokrasi dan Saling Lempar Tanggung Jawab
Kritik keras patut diarahkan kepada jajaran Pemerintah Desa Liang Sola dan instansi teknis kabupaten yang terkesan menutup mata atas nestapa warganya.
Rinus mengaku telah berulang kali melayangkan laporan resmi, namun respons yang diterima hanyalah janji kosong belaka.
”Saya sudah melaporkan kejadian ini kepada pemerintah desa Liang Sola. Bahkan kepala desa menjamin usulan bantuan untuk bencana yang saya alami ini sudah masuk kategori prioritas pertama (P1) dan dilaporkan ke BPBD, DPRD, hingga Dinas Perumahan Rakyat. Tapi sampai saat ini tidak ada yang terealisasi,” beber Rinus saat ditemui di kediamannya, Rabu (12/11/2026).
Sikap lepas tangan ini kian kentara ketika Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa Liang Sola, Bonefasius Ambon, berlindung di balik alasan administratif anggaran.
Boni berdalih bahwa penggunaan dana desa untuk penanganan bencana di akhir tahun tidak lagi dimungkinkan karena APBDes telah dikunci, sembari mendesak agar penanganan dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah kabupaten.
Alasan klasik ini bertolak belakang dengan pengakuan mantan Kepala Desa Liang Sola, Adrianus Harsi, yang sebelumnya mengklaim bahwa penanganan bencana tersebut sejatinya telah masuk dalam program prioritas pertama yang dianggarkan melalui Dana Desa (DD).
Kontradiksi pernyataan antar-pejabat desa ini memperkuat indikasi adanya ketidakseriusan, pembiaran, dan tata kelola birokrasi yang buruk di tingkat desa.
Tidak hanya di tingkat desa, sikap bungkam dan acuh tak acuh juga ditunjukkan oleh dinas teknis terkait seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (CKTRPKP) Manggarai Barat.
Saat dikonfirmasi awak media mengenai penanganan bencana dan perumahan rakyat tersebut, instansi-instansi ini justru memilih menutup informasi publik dan enggan memberikan keterangan resmi.
Langkah Sigap Wakil Bupati Kontras dengan Lambannya Birokrasi
Di tengah dinding birokrasi desa dan dinas teknis yang apatis, secercah harapan datang dari Wakil Bupati Manggarai Barat, Yulianus Weng.
Mendengar keluhan warga yang telah bertahun-tahun terabaikan ini, Wabup Yulianus dengan sigap menginstruksikan pihak desa untuk segera memproses usulan baru agar bisa dijadikan pertimbangan serius oleh pemerintah daerah.
”Suruh Kades usulkan kembali untuk jadi pertimbangan pemerintah daerah,” tegas Wabup Yulianus saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Rabu (11/11/2026).
Respon cepat dari unsur pimpinan kabupaten ini seharusnya menjadi tamparan keras bagi aparat Desa Liang Sola dan dinas teknis terkait yang selama ini menunjukkan sikap apatis dan lamban dalam merespons penderitaan masyarakat.
Publik kini menagih komitmen nyata Pemkab Manggarai Barat untuk mengawal instruksi wakil bupati, sekaligus mendesak evaluasi total terhadap birokrasi daerah yang kerap abadi dalam membiarkan warganya hidup dalam kesusahan.
