Suaranusantara.co – Menteri Koordinator Marinves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir resmi dilaporkan ke KPK. Pelaporan itu terkait dugaan keterlibatan dua menteri itu dalam bisnis tes PCR, Kamis (4/11/2021).
Menanggapi laporan itu, Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan akan mengusut dugaan korupsi dalam bisnis PCR. Firli mengatakan, KPK tidak akan pandang bulu menyelidiki kasus yang melibatkan pembantu presiden tersebut.
Dua menteri Jokowi ini dilaporkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) Alif Kamal.
Alif menjelaskan pelaporan ini berangkat dari aturan tes PCR yang berubah-ubah dan tarif yang tinggi.
“Aturan PCR ini berubah-ubah, harga PCR ini berubah-ubah. Kita tidak ngerti sebenarnya harga standar dari PCR ini berapa, agar kemudian masyarakat paham sebenarnya PCR ini oleh negara oleh pengimpornya oleh pelaku bisnisnya itu berapa agar kemudian kita tenang gitu,” ujarnya.
Menurut Alif, ada keuntungan yang didapat dari tes PCR ini. Alif juga menyebut tidak ada transparansi dari pemerintah perihal berapa uang yang masuk ke kas negara terkait biaya tes PCR.
Kabar sejumlah menteri bermain di PCR ini diungkap mantan Direktur YLBHI Agustinus Edy Kristianto. Para menteri ini diduga memiliki keterkaitan dengan PT Genomik Solidaritas Indonesia.
“Menteri itu ternyata terafiliasi (ada kaitannya) dengan PT Genomik Solidaritas Indonesia. Unit usaha PT itu adalah GSI Lab yang jualan segala jenis tes Covid-19: PCR Swab Sameday (275 ribu), Swab Antigen (95 ribu), PCR Kumur (495 ribu), S-RBD Quantitative Antibody (249 ribu),” tulisnya di Facebook.
Keterkaitan para menteri diduga melalui pemegang saham GSI. PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtra sebagai salah satu pemegang saham GSI disebut memiliki keterkaitan dengan Luhut. Sementara itu, Erick diduga memiliki keterkaitan dengan GSI melalui Yayasan Adaro Bangun Negeri. Yayasan ini di bawah PT Adaro Energy Tbk di mana kakak Erick, Garibaldi Thohir, merupakan presiden direkturnya. (CBN)
