Labuan Bajo, suaranusantara.co — Sebuah insiden kekerasan terhadap anak di bawah umur terjadi di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Seorang remaja berusia 17 tahun berinisial DK diduga menjadi korban penganiayaan dan pengancaman oleh seorang tokoh masyarakat setempat yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) berinisial H. Abu Bakar.
Peristiwa ini diduga berlatar belakang dendam lama terkait penggusuran tanah yang sebelumnya melibatkan ayah korban, Nanang Kasing, yang juga merupakan Kepala Desa terpilih Macang Tanggar.
Ketua tim hukum korban, Sintus Jemali, S.H., dalam konferensi pers di Markas Komando (Mako) Polres Manggarai Barat pada Sabtu (14/11/2026), mendesak pihak kepolisian untuk segera menangkap dan menahan terduga pelaku.
Menurutnya, tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berdampak buruk terhadap kondisi psikologis korban.
”Pelaku diduga melakukan penganiayaan terhadap anak di bawah umur dengan menggunakan sarana pengancaman berupa sebilah parang dan alat kejut listrik (stun gun) yang dibawa langsung dari rumahnya,” ujar Sintus.
Akibat insiden tersebut, lanjut Sintus, korban mengalami trauma berat, mengurung diri di kamar, ketakutan untuk keluar rumah, serta enggan kembali bersekolah karena khawatir akan ada serangan lanjutan.
Berawal dari Sengketa Pelebaran Jalan
Berdasarkan keterangan saksi mata dan aparat desa setempat, akar permasalahan bermula dari aktivitas penggusuran tanah untuk pelebaran jalan setapak pada 16 April 2026.
Kegiatan penggusuran tersebut sempat memicu ketegangan setelah H. Abu Bakar menuding pihak keluarga korban melakukan perusakan dan pencurian tanah timbunan. Namun, persoalan tersebut sebenarnya telah diselesaikan secara damai melalui musyawarah keluarga.
Salah satu saksi mata, Rudi, mengungkapkan bahwa kesepakatan damai telah tercapai di kediaman H. Abu Bakar pada 17 April 2026, disaksikan oleh Bhabinkamtibmas, ketua RT, dan kepala dusun.
”Pihak Haji Abu Bakar awalnya meminta ganti rugi sebesar Rp25 juta, yang kemudian disepakati dan dibayarkan tunai sebesar Rp10 juta dan diterima langsung oleh beliau,” ujar Rudi saat ditemui di Nanga Na’e, Selasa (10/11/2026).
Ia menambahkan, perdamaian tersebut bahkan ditandai dengan acara makan bersama sebagai simbol berakhirnya perselisihan.
Pernyataan senada disampaikan oleh kepala dusun setempat. Ia mengaku terkejut ketika Nanang Kasing kembali dilaporkan ke pihak kepolisian atas tuduhan pencurian dan perusakan, padahal persoalan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan.
”Penggusuran tanah cadas itu dilakukan untuk pelebaran jalan setapak demi kepentingan bersama. Kami tahu persis masalah itu sudah klir lewat jalur damai,” tegasnya.
Sorotan Publik dan Proses Hukum
Kasus ini kini menjadi sorotan tajam masyarakat setempat yang mempertanyakan sikap dan ketokohan H. Abu Bakar di tengah polemik hukum yang menjeratnya.
Terduga pelaku kini menghadapi ancaman jerat hukum berlapis, termasuk dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), serta dugaan tindak pidana pengancaman dan penganiayaan menggunakan senjata tajam.
Hingga berita ini diturunkan, awak media masih menunggu tanggapan dan klarifikasi resmi pihak Haji Abu Bakar dalam kasus pidana yang menyeretnya.
Pihak kepolisian di Polres Manggarai Barat pun saat ini tengah mendalami laporan dari kedua belah pihak yang tengah bergulir di ranah hukum.
