Jakarta, Suaranusantara.co – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Pemerintah Daerah (Pemda) di seluruh tanah air agar belanja pemerintah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak di tahan hingga akhir tahun. APBD harus di belanjakan sesegera mungkin untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi.
“Uang yang beredar di masyarakat merupakan hasil belanja sektor produktif dan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19,” kata Tito dalam Bupati dan Walikota hasil Pilkada serentak 2020 di Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin, 14 Juni 2021.
Ia menjelaskan belanja pemerintah menjadi belanja utama untuk membuat survive (bertahan) ekonomi, baik pusat maupun daerah. Tidak hanya itu, belanja lewat APBD juga dapat memancing swasta turut bergulir dalam pergerakan ekonomi.
Dia menyebut ada kecenderungan realisasi penyerapan APBD yang kerap di laksanakan di akhir tahun. Dia meminta pada masa pandemi seperti sekarang, kebiasaan tersebut di ubah, untuk membangkitkan ekonomi nasional secara bersama.
“Kalau itu di lakukan, skenario itu (belanja akhir tahun), maka tidak akan bisa membuat ekonomi kita menjadi pulih dan bangkit melesat, sulit,. Karena belanja pemerintah di masa pandemi ini adalah belanja paling utama,” jelas Tito.
Kontributor Tertinggi
Menurutnya, konsumsi rumah tangga dan belanja masyarakat merupakan kontributor tertinggi dalam pertumbuhan ekonomi. Lewat dana yang di turunkan pemerintah melalui program kegiatan, di harapkan dapat memicu peredaran uang di masyarakat yang berimplikasi pada peningkatan daya beli dan pertumbuhan ekonomi.
“Kalau seandainya programnya bisa di eksekusi, maka akan terjadi peredaran uang di masyarakat dan menstimulasi swasta. Sehingga peredaran uang dari pemerintah dan swasta bisa memperkuat konsumsi rumah tangga, daya beli masyarakat. Dan ekonomi bisa pulih bisa bangkit bergerak,” tutur Tito.
Pada kesempatan itu, mantan Kapolri ini membeberkan realisasi belanja Kabupaten/Kota yang masih rendah. Data per 11 Juni 2021, realisasi belanja provinsi, kabupaten/kota se-Indonesia baru mencapai 24,41 persen. Jika di rinci, realisasi APBD provinsi sebesar 26,85 persen dan realisasi APBD kabupaten/kota sebesar 23,22 persen. Padahal idealnya, pada pertengahan tahun, realisasi belanja daerah sudah mencapai minimal 40 hingga 50 persen.
“Kita akan evaluasi terus. Ini setiap minggu saya evaluasi,. Tolong belanjakan, buat eksekusi program, tapi program yang kalau bisa yang padat karya, yang bisa di rasakan oleh masyarakat,” tutup Tito.
