Jakarta, Suaranusantara.co – Kordinator Divisi Pencegahan Partisipasi masyarakat dan Humas,Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) seluruh Indonesia mengikuti rapat kordinasi nasional persiapan Pengawasan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih (Mutarli) pemilu 2024, 7-9 Februari 2023.
Kegiatan Rakornas Mutarli dibuka oleh Ketua Bawaslu RI Rahmad Bagja dan didampingi anggota Loly Suhenty beserta sejumlah pejabat struktural lingkup Bawaslu RI.
Bagja dalam arahan pembukaan menegaskan agar seluruh jajaran pengawas pemilu memaksimalkan pengawasan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih pemilu 2024. Bahkan katanya, presiden Jokowi sudah mengingatkan Pengawas pemilu saat Rapat Konsolidasi Nasional akhir tahun 2022, agar kita memperhatikan serius masalah data pemilih sebab DPT menjadi soal krusial dalam setiap hajatan pemilu.
“Jika ada yang menghalangi pengawas pemilu dalam akses data pemilih tolong dilaporkan ke presiden ya pak Rahmad Bagja”katanya meniru arahan Presiden RI Joko Widodo.
Karena itu, seluruh jajaran pengawas pemilu diminta segera membuat surat imbauan kepada KPU masing-masing sebagai bentuk pencegahan dalam menghadapi tahapan ini. Jika ada yang menghalangi silakan disampaikan secara berjenjang.
Bagja menegaskan tahapan penyusunan daftar pemilih dilakukan dengan metode sensus, petugas mendatangi rumah dan mencatat serta memperbaiki dokumen pemilih.
“Kita awasi dengan baik tahapan ini,cek baik-baik pemilih potensial yang pada hari pemilu berusia 17 tahun guna melindungi hak pilihnya” tegas Bagja.
Sedangkan Anggota Bawaslu RI, Loly Suhenti mengatakan metode pengawasan coklit pada Pemilu 2024 berbeda dengan tahun sebelumnya. Bawaslu katanya pada pemilu 2024 mengalami keterbatasan akses data sehingga polanya saat Coklit kita langsung melakukan uji fakta lalu dilanjutkan dengan analisis data pemilih saat proses Data pemilih sementara (DPS).
“Metode pengawasan boleh berubah tapi prinsip penegakan keadilan pemilu tidak boleh berubah dalam rangka menjaga hak pilih warga”ujarnya.
