Jakarta, Suaranusantara.co – Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj menegaskan Presiden Jokowi tidak bisa di jatuhkan karena alasan Covid 19. Alasannya, Presiden Jokowi tidak melakukan pelanggaran hukum dan terbukti justru berusaha keras mengatasi pandemi covid.
“Kami warga NU sudah punya pengalaman sangat pahit, ketika punya presiden Gus Dur, dilengserkan di tengah jalan tanpa kesalahan pelanggaran hukum yang jelas,” kata Said Aqil saat menghadiri dialog virtual bersama Menko Polhukam, Mahfud MD terkait penanganan Covid-19 di Jakarta, Senin, 26 Juli 2021.
Ia menjelaskan warga NU tidak akan melengserkan pemerintahan di tengah jalan tanpa kesalahan pelanggaran hukum yang jelas. Pelengseran mantan Presiden Gus Dur telah menjadi catatan yang sangat pahit bagi warga NU.
“Itu (pelengseran, red) tidak mungkin warga NU akan melakukan itu. Itu pelajaran bagi kita, kita tidak akan melakukan seperti itu, kecuali kalau ada pelanggaran jelas melanggar Pancasila dan sebagainya,” ujar Said.
Menurutnya, saat ini sudah mulai muncul gerakan politik yang targetnya mengganggu keberlangsungan pemerintahan Jokowi dan menteri-menterinya. PBNU melihat sudah mulai ada gerakan yang berbau politis, targetnya minimal merecoki dan mengganggu keberlangsungan pemerintahan Jokowi.
“Sebenarnya mereka tahu tidak mudah karena kita sistem presidensial bukan parlementer, tapi minimal mereka bikin repot supaya gagal program-programnya,” tegas Said.
Keyakinan Pemerintah
Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, membenarkan Presiden Jokowi tidak bisa di jatuhkan karena alasan Covid 19. Hal itu karena tidak ada pelanggaran hukum yang di lakukan.
“Sama, pemerintah juga punya keyakinan, kalau pemerintah insya allah sekarang ini tidak bisa di jatuhkan karena covid 19. Sebab tidak ada pelanggaran hukum yang di lakukan. Ternyata NU juga berpandangan demikian,” ujar Mahfud.
Dalam situasi pandemi Covid 19 seperti sekarang, Mahfud mengajak seluruh tokoh-tokoh agama dan ormas keagamaan, terutama PBNU bersama-sama memberikan kesadaran kepada umat. Bahwa covid adalah nyata ada. Maka perlu di hadapi dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat, serta mengikuti vaksinasi.
“Alhamdulillah PBNU sudah membentuk Satgas Covid, intelektualnya sudah ikut berbicara dan berkiprah. Nanti kita akan perkuat ini. Akan di usahakan untuk bisa herd Immunity. Sehingga mencapai 70 persen. Mari kita hitung sama-sama. Usulan-usulannya sudah kami catat,” tutur Mahfud.
