Labuan Bajo, suaranusantara.co — Di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, seorang tokoh masyarakat sekaligus Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) setempat, Haji Abu Bakar, menunjukkan dedikasi luar biasa pada kekerasan. Ia membekali diri dengan parang dan stun gun (senjata kejut listrik) dari rumahnya menyambangi seorang remaja berusia 17 tahun berinisial DK pada Jumat (6/11/2026).
Terduga pelaku bukanlah pemain baru di dunia kriminal. Ia adalah seorang residivis yang tampaknya menganggap bahwa catatan hitam di masa lalu hanyalah piala kehormatan, bukan alasan untuk berhenti berulah.
Akibat aksi koboi sang tokoh panutan umat ini, korban kini menderita trauma berat, mengurung diri di kamar, ketakutan setengah mati, hingga terpaksa berhenti sekolah. Sebuah prestasi gemilang dalam merusak masa depan anak di bawah umur.
Di sinilah ujian sesungguhnya bagi batang tubuh undang-undang Republik ini, apakah aturan perlindungan anak dibuat untuk ditegakkan, atau sekadar macan kertas yang bisa dijinakkan dengan materai sepuluh ribu rupiah dan negosiasi damai di balik meja?
Ketua Tim Hukum Korban, Sintus Jemali, S.H., dalam konferensi pers di Mako Polres Manggarai Barat, Sabtu (14/11/2026), menegaskan sikap tanpa kompromi. Tidak ada ruang bagi restorative justice untuk kasus semacam ini.
”Pelaku melakukan penganiayaan berencana terhadap anak di bawah umur dengan menggunakan dua alat, yaitu parang untuk pengancaman dan alat strum untuk penganiayaan, yang dibawa langsung dari rumahnya,” tegas Sintus.
Kasus menjadi catatan bagi para penegak hukum yang gemar masuk angin, pelaku adalah residivis, korban adalah anak di bawah umur. Jika diselesaikan dengan secarik surat perdamaian kekeluargaan, maka runtuh sudah sisa-sisa wibawa hukum di negeri ini.
Alih-alih bersembunyi di balik jubah moralitas yang telah ia robek sendiri, publik kini menuntut aparat kepolisian di Polres Manggarai Barat untuk membuktikan bahwa hukum tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas apalagi tumpul di hadapan pemegang jabatan berkedok tokoh agama.
Tim hukum korban mendesak agar terduga pelaku segera ditangkap dan ditahan, serta bersiap menggandeng Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) agar kasus ini tidak menguap begitu saja di udara Labuan Bajo.
Undang-undang tidak butuh basa-basi perdamaian untuk melindungi predator anak. Kini, bola panas berada di tangan kepolisian. Apakah akan menyeret sang residivis ke jeruji besi, atau membiarkan hukum menjadi lelucon paling kelam tahun ini?
Di tengah desakan pihak korban agar segera menyeret terduga pelaku agar kembali mendiami jeruji besi, informasi publik justru terhalang akibat pembungkaman H. Abu Bakar terhadap upaya konfirmasi wartawan.
Hingga berita ini diturunkan, pihaknya belum memberikan tanggapan dan klarifikasi resmi terkait kasus pidana yang menyeretnya.
Pihak kepolisian di Polres Manggarai Barat juga saat ini masih mendalami laporan dari kedua belah pihak yang tengah bergulir di ranah hukum.
