Jakarta, Suaranusantara.co – Tampaknya pemerintah pusat lebih memilih memperpanjang PPKM atau Perberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat darurat dalam rangka negeri ini berupaya keras menekan lonjakan dan penyebaran Covid-19 dengan segala variannya.
Bahkan Luhut Binsar Panjaitan (LBP) sebagai koordinator PPKM Jawa-Bali, tidak biasanya meminta maaf dari lubuk hati yang paling dalam kepada seluruh rakyat Indonesia jika penanganan belum optimal. Ke depan, dia berjanji bekerja keras supaya penyebaran varian Delta ini dapat di turunkan.
Tentu kita semua prihatin melonjaknya kasus penyebaran Covid-19 di tanah air. Belum ada tanda-tanda terkendali. Situasi saat, menurut hemat saya, berpotensi memasuki krisis kesehatan, dengan indikator kemungkinan terjadi keterbatasan ketersediaan obat-obatan, pelayanan kesehatan, kuranganya tenaga kesehatan (Nakes), dan sebagainya.
Sekalipun boleh jadi gedung-gedung “nganggur” akan “di sulap” menjadi rumah dakit darurat, misalnya. Namun kebutuhan minimal pelayanan kesehatan harus tetap terpenuhi. Ini harus menjadi pemikiran dan tindakan serius oleh kita semua. Sekali lagi, oleh kita semua.
Jika pelayanan kesehatan kemungkinan bermasalah ke depan, maka kepercayaan publik terhadap Kementerian Kesehatan, utamanya kepada menterinya, di pastikan semakin menurun sebagai konsekuensi kekecewaan masyarakat terhadap penanganan kesehatan oleh Kementerian Kesehatan.
Saran seorang Pengamat politik
Untuk itu, dosen Komunikasi Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing menyarankan tiga hal. Dua yang pertama sebagai solusi. Satu yang terakhir, sebagai langkah antisipatif.
Sebagai solusi. Pertama, agar di segerakan membuat strategi komunikasi menumbuhkan kesadaran, membentuk sikap dan melakukan perubahan perilaku taat prokes secara ketat sebagai senjata pamungkas bertempur di hulu mendahului tindakan tracing, testing, dan treatment (3T).
Kedua, saya menyarankan kepada Presiden agar menteri kesehatan (Menkes) segera di reposisi, menjadi Wamen BUMN saja. Dia lebih pas di jabatan Wamen daripada Menkes karena latar belakang disiplin ilmunya dan belum ada tanda-tanda penanganan Covid-19 akan terkendali.
Sedangkan sebagai langkah antisipatif, penanganan Covid-19 dengan segala dampak turunannya. Sebaiknya pemerintah pusat membentuk sentral pengelolaan krisis (crisis management centre) Covid-19.
Lembaga ini bekerja atas sejumlah phase (tahapan). Phase terakhiri, pemulihan kondisi psikologi dan ekonomi masyarakat terdampak. Setiap phase di perlukan peran sentral seorang manager komunikasi (communication manager) dari seorang komunikolog handal dan profesional.
