LABUAN BAJO, SUARANUSANTARA.CO – Robertus Antara, S.H., salah satu Kuasa hukum korban Nursam, mendesak Kepolisian Resor (Polres) Manggarai Barat untuk segera memberikan kepastian hukum dengan menetapkan terlapor berinisial ANS (Azwar Nur Saldy) sebagai tersangka. Desakan ini berkaitan dengan laporan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan hak atas barang tidak bergerak berupa tanah dan 7 (tujuh) unit rumah pertokoan (ruko) yang telah mengendap hampir enam tahun tanpa kejelasan status hukum.
Objek perkara tersebut berlokasi di kawasan strategis Kompleks Grand Langka Kabe, Wae Mata, RT 017/RW 003, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.
Robertus menegaskan bahwa secara yuridis, kliennya adalah pemegang hak yang sah atas aset-aset tersebut. Kepemilikan Nursam didukung oleh alat bukti surat yang autentik dan mengikat berupa dua Sertifikat Hak Milik (SHM) serta Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Nursam.
“Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) jo. Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sertifikat hak atas tanah merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Penguasaan fisik dan pemungutan hasil sewa oleh pihak lain tanpa persetujuan pemegang SHM yang sah adalah perbuatan melawan hukum dan bentuk perampasan hak milik,” tegas Robertus saat dihubungi melalui pesan singkat pada Senin (16/11/2026).
Modus Manipulasi Kontrak dan Perbuatan Berlanjut
Lebih lanjut, Robertus memaparkan bahwa rangkaian dugaan tindak pidana ini bermula sejak tahun 2014 dan terus berlangsung hingga saat ini (voortgezette handeling / perbuatan berlanjut). Terlapor ANS diduga kuat memanipulasi kontrak sewa-menyewa ketujuh unit ruko tersebut kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan maupun kuasa dari Nursam selaku pemilik sah.
Kecurigaan korban baru terungkap secara terang benderang pada tahun 2018 saat Nursam kembali dari Sumbawa ke Labuan Bajo. Setelah melakukan kroscek langsung terhadap dokumen dan kuitansi pembayaran dari para penyewa, ditemukan fakta bahwa durasi kontrak sewa telah dimanipulasi secara sepihak oleh terlapor menjadi jangka waktu 3 hingga 5 tahun.
Mengetahui haknya dilanggar, Nursam sempat melayangkan peringatan langsung kepada para penyewa agar menghentikan setoran uang sewa kepada terlapor dan mengalihkan perjanjian sewa langsung kepada pemilik sah. Namun, peringatan tersebut diabaikan. Para penyewa diduga tetap melanjutkan transaksi sewa-menyewa di bawah tangan bersama terlapor.
“Sejak saat itu hingga detik ini, ketujuh unit ruko beserta seluruh uang hasil sewanya dikuasai secara sepihak dan tanpa hak oleh terlapor. Perbuatan terlapor tidak hanya memenuhi unsur tindak pidana Penipuan dan Penggelapan, tetapi juga Penggelapan Hak atas Barang Tidak Bergerak (Stellionaat). Mengacu pada rezim hukum pidana yang berlaku saat terjadinya delik yakni Pasal 378, Pasal 372, dan Pasal 385 KUHP Lama—yang kini juga diatur secara tegas keberlanjutannya dalam Pasal 486, Pasal 492, dan Pasal 502 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional—unsur pidananya sudah sangat terang,” jelas Robertus.
Soroti Profesionalisme Penyidik dan Kepastian Hukum
Pihak kuasa hukum menyayangkan lambannya penanganan perkara di meja penyidik Satreskrim Polres Manggarai Barat yang telah memakan waktu hampir enam tahun. Menurut Robertus, penundaan yang berlarut-larut (undue delay) mencederai rasa keadilan korban dan bertentangan dengan asas kepastian hukum yang dijamin konstitusi.
“Setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dalam hukum acara pidana, mengacu pada Pasal 1 angka 14 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, penetapan tersangka wajib dilakukan ketika penyidik telah mengantongi minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur Pasal 184 ayat (1) KUHAP,” urai Advokat dari Kantor Hukum Hipatios & Partners ini.
Robertus menambahkan bahwa alat bukti yang diserahkan pihak pelapor—mulai dari bukti surat kepemilikan (SHM dan IMB), kuitansi transaksi sewa yang dimanipulasi, hingga keterangan saksi-saksi—sudah jauh melampaui batas minimum pembuktian untuk menaikkan status terlapor menjadi tersangka. Selain itu, Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana mengamanatkan agar proses penyidikan dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel demi menjamin kepastian hukum.
“Kami mendesak Bapak Kapolres Manggarai Barat beserta jajaran Satreskrim untuk segera menggelar perkara secara objektif dan menetapkan saudara ANS sebagai tersangka. Jangan sampai mandeknya laporan polisi selama hampir enam tahun ini menimbulkan preseden buruk terhadap penegakan hukum dan perlindungan hak kepemilikan warga di Labuan Bajo,” pungkas Robertus.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Polres Manggarai Barat maupun pihak terlapor (ANS) belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan penyidikan dan tanggapan atas desakan tersebut. (Red)










































































