Jakarta, Suaranusantara.co – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengajak Majelis Pendidikan Kristen (MPK) berkolaborasi mengajar di daerah 3 T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Alasannya, minat guru mengajar di daerah 3 T masih rendah.
“Saya senang tema konferensi ini mengangkat daerah 3 T. Kemendikbudristek memang sedang prioritas penambahan pegawai P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Red) untuk daerah 3 T. Saya ajak MPK berkolaborasi,” kata Staf Ahli Mendikbudristek bidang Hubungan Kelembagaan dan Masyarakat, Muhammad Adlin Sila dalam Konferensi MPK di Jakarta, Selasa, 23 Juli 2024.
Adlin memberikan sambutan mewakili Mendikbudristek Nadiem Makarim yang berhalangan hadir. Konferensi diikuti 700 anggota MPK yang berasal dari seluruh tanah air.
Tampak hadir Direktur Pendidikan Kristen Ditjen Bimas Kristen Kemenag Sudirman Simanihuruk yang mewakili Menteri Agama, Ketua Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Pendeta Gomar Gultom, anggota DPD RI asal Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Abraham Liyanto, dan Ketua MPK Indonesia Handi Irawan.
Adlin menyebut Kemendikbudristek menargetkan merekrut pegawai P3K, khusus tenaga guru sampai 1 juta orang. Hingga tahun 2023 lalu, baru tercapai sekitar 500.000 orang.
“Tahun ini, sudah terdata sampai 800.000 orang. Kalau semua mulus. Tapi masih ada kekurangan sangat banyak,” jelas Adlin.
Menurutnya, persoalan yang terjadi dalam perekrutan guru P3K adalah yang mengusulkan formasi Pemerintah Daerah (Pemda). Jika yang diusulkan sedikit, maka semakin lama bisa mencapai target 1 juta guru P3K. Kondisi itu menyebabkan tetap terjadi kekurangan guru, terutama di daerah 3T.
Di sisi lain, ada banyak pegawai P3K yang lulus tes tetapi mengundurkan diri. Hal itu karena mereka tidak mau ditempatkan di daerah 3 T.
“Setelah lulus, mereka mundur. Atau kalau lulus, mereka berharap pindah. Maunya ngajar di kota saja,” ungkap Adlin.
Dia mengajak guru-guru yang tergabung dalam MPK mau mengajar di daerah 3 T. Kebutuhan guru di daerah 3 T masih sangat tinggi.
Di tempat yang sama, anggota DPD RI yang sekaligus Ketua MPK Wilayah Provinsi NTT Abraham Liyanto menyambut baik ajakan dari Kemendikbudristek. Selaku Ketua MPK Provinsi NTT, pihaknya siap berkolaborasi mengajar di daerah 3 T seperti NTT.
“Kami sambut baik ajakan itu. Kami tunggu realisasinya,” tegas Abraham.
Namun dia meminta pemerintah mengkaji kebijakan penempatan guru P3K. Guru-guru dari sekolah swasta harusnya bisa kembali ke sekolah asalnya setelah lulus tes P3K. Tidak boleh semuanya ditempatkan di sekolah negeri.
“Pada zaman Orde Baru dulu, banyak guru-guru PNS yang mengajar di sekolah swasta. Itu membantu sekolah swasta yang tidak mampu bayar gaji guru. Harusnya yang pegawai P3K begitu. Mereka-mereka yang lulus tes dari sekolah swasta, bisa kembali ke sekolah asalnya. Jangan ditarik semua ke sekolah negeri,” saran Abraham.
Anggota Komite I DPD RI ini mengungkapkan kondisi sekolah-sekolah swasta di daerah 3 T saat ini. Mereka kekurangan guru karena banyak guru yang lulus pegawai P3K. Di sisi lain, mereka tidak bisa rekrut guru baru karena tidak sanggup bayar gaji guru.
“Di NTT, sangat banyak sekolah swasta yang sudah ada sejak Indonesia merdeka. Banyak yang kekurangan guru akibat kebijakan P3K. Jika ingin membantu pendidikan di daerah 3T, kebijakan penempatan guru P3K harus ditinjau kembali. Mereka yang lulus tes, harus bisa mengajar di sekolah swasta,” tegas Abraham.
Dia juga meminta ada keadilan dalam alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sekolah swasta juga harus dapat porsi yang sama dengan sekolah negeri dalam hal alokasi dana BOS. Bukan seperti yang terjadi sekarang, di mana alokasi dana BOS sangat besar untuk sekolah negeri.
“Membangun negara ini kan tidak bisa mengandalkan sekolah negeri saja. Sekolah swasta juga ikut berperan. Maka perlu keadilan pembagian dana BOS,” tutup Abraham.
