Jakarta, Suaranusantara.co – Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema mengkritisi keputusan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memotong alokasi bantuan aspirasi budi daya ikan air tawar sistem bioflok tahun 2021. Menurutnya, bantuan konkret kepada rakyat pembudidaya ikan dan nelayan justru sangat dibutuhkan di tengah pandemi.
“Mengapa (bantuan) harus dipotong? Bantuan bioflok adalah bantuan langsung untuk rakyat pembudidaya ikan tawar, selain tepat sasaran juga lebih pasti dalam penyerapan anggaran, juga memberi manfaat langsung untuk rakyat,” kata Ansy, dalam keterangannya, Senin,19 Juli 2021
Ansy menilai keputusan memotong alokasi bantuan bioflok dari 220 paket menjadi 110 paket secara jelas menunjukkan bahwa KKP tidak berpihak kepada rakyat di tengah pandemic Covid-19. Sebab, lanjutnya, saat ini pembudidaya ikan air tawar dan nelayan sangat terpukul karena pandemi.
Karena itu, harapnya, realokasi anggaran dan refocusing kegiatan bertujuan untuk membantu rakyat secara tepat, cepat, dan langsung di tengah pandemi.
Keuntungan Ekonomis
Bantuan bioflok memberikan keuntungan ekonomis kepada kelompok pembudidaya penerima bantuan, dan konsumsi sehat masyarakat untuk meningkatkan imunitas tubuh di tengah pandemi.
“Jangan sampai dengan alasan realokasi dan refocusing, KKP memotong program konkrit buat rakyat, para pembudidaya atau nelayan kecil. Dan tetap melanjutkan program-program skala besar yang tidak langsung manfaatnya d irasakan rakyat. Mestinya, krisis pandemi membutuhkan kerja nyata untuk membantu rakyat, bukan sebaliknya,” jelas Ansy.
Politisi dari PDI Perjuangan ini juga mengingatkan, rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI telah memutuskan bahwa realokasi anggaran dan refocusing kegiatan menyasar pada perjalanan dinas, biaya rapat dan konsumsi, biaya operasioanal kantor dan rehabilitasi, biaya honor, dan lain-lain, bukan pemotongan anggaran untuk rakyat.
“Justru di saat pandemi seperti saat ini, keberpihakan pada rakyat harus semakin di perlihatkan. Ansy mendesak KKP menyisir ulang kebijakan realokasi anggaran dan refocusing kegiatan agar tetap bisa memprioritaskan bantuan bagi rakyat. Karena ketika saya turun menjumpai masyarakat, mereka sangat merasakan manfaat dan mengharapkan bantuan budi daya ikan ini,” jelasnya. .
Ia menambahkan, selain harus menyasar kepada rakyat, realokasi anggaran dan refocusing kegiatan harus di lakukan secara profesional, matang dan transparan. Agar tidak terjadi kebijakan kontraproduktif di tengah pandemi. Dalam ruang terbuka, kebijakan terkait rakyat akan mudah di rumuskan, di perjuangkan dan di hasilkan.
“Prinsip pandemi saat ini realokasi dan refocusing harus menyasar rakyat, bukan menjauh dari rakyat. Di sini KKP harus secara terbuka menerima masukan agar program-program pro rakyat,. Terutama kepada pembudidaya air tawar dan nelayan tangkap menjadi nafas utama dalam setiap kebijakan di tengah pandemi,” pungkasnya.
