Kupang, Suaranusantara.co – Ideologi Pancasila terdegradasi karena di hapus dari pelajaran sekolah. Celah kosong ini di manfaatkan oleh ideologi lain seperti khilafah dan terorisme untuk memperkuat ajaran.
“Ini kebijakan yang perlu di tinjau kembali. Memasukan kembali pelajaran Pancasila atau Pendidikan Kewarganegaraan atau nama lain di sekolah-sekolah sangat penting. Karena pemahaman anak-anak kita terpengaruh begitu Pendidikan Pancasila dihapus dari kurikulum pelajaran sekolah,” kata anggota MPR/DPD dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Abraham Liyanto dalam kegiatan sosialisasi Empat Pilar di Kupang, NTT, Kamis, 8 April 2021.
Ia melihat masih ada sisi baik dari program Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang di bentuk rezim Orde Baru. Dengan program itu, pemahaman Pancasila oleh anak sekolah cukup kuat.
Namun sisi lemahnya adalah Orde Baru memakai program itu untuk doktrinasi dalam melanggengkan kekuasaan. Orde Baru memanfaatkan penguatan ideologi Pancasila untuk melawan para pengkritik pemerintah.
“Sisi lemah Orde Baru harus di buang. Tapi sisi positifnya di ambil seperti program P4. Maka memasukan kembali kurikulum Pancasila ke sekolah-sekolah, harus di pikirkan kedepan,” ujar anggota Komite DPD ini.
Dukungan untuk BPIP
Dia mendukung Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang terus mencari format terbaik agar Pancasila kembali masuk Kurikulum Pendidikan Nasional. Dia berharap bisa lebih cepat supaya cengkraman ideologi lain seperti khilafah atau terorisme tidak semakin kuat.
Ketua Kadin Provinsi NTT ini mengusulkan agar materi Pancasila atau materi UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, bisa di sebar lewat youtube, twitter, Instagram dan berbagai akun Sosial Media lainnya.
Materi di buat dalam bentuk komik, dongeng, lagu anak-anak dan bentuk lain yang lebih menarik. Hal itu agar menarik bagi anak sekolah untuk mempelajarinya.
“Bentuk pengajaran ceramah harus dikurangi karena tidak menarik bagi anak muda. Tinggal share (sebar) lewat youtube lewat artis-artis, pelawak, tokoh-tokoh agama, baik di tingkat nasional maupun lokal,” saran Abraham.
Dia menyebut kegiatan sosialisasi Empat Pilar yang di lakukan MPR tidak mungkin menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Kegiatan sosialisasi akan menjadi masif jika masuk dalam kurikulum pendidikan.
