Jakarta, Suaranusantara.co – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Menko Polhukam) Mahfud MD, berpesan agar Kepala Daerah yang terpilih pada Pilkada serentak 2020 menghindari perilaku koruptif dan menjalankan amanah sebaik-baiknya.
“Para kepala daerah yang telah di lantik agar menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, menghindari perilaku koruptif. Sedapat mungkin menunaikan janji-janji politiknya,” kata Mahfud saat memberi arahan kepada 184 kepada daerah hasil Pilkada serentak 2020 di Jakarta, Rabu, 14 April 2021.
Ia meminta Pemerintah Daerah selalu berkoordinasi dan bersinergi dalam kebijakan pengamanan di wilayahnya. Kemudian turut mendukung dan menghimbau kepada masyarakat terkait kebijakan larangan mudik Lebaran.
Menurut Mahfud, kondisi daerah yang stabil sangat menentukan jalannya roda pemerintahan.
“Kita membutuhkan sinergi yang kuat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sinergi sangatlah penting. Tanpa bersinergi, kebijakan antara Pusat dan Daerah mustahil di implementasikan,” ujar Mahfud.
Mahfud juga meminta Pemerintah Daerah melakukan pengetatan dan penegakkan protokol kesehatan terutama selama bulan suci ramadahan dan Idul Fitri tahun ini.
“Kepala Daerah yang terpilih dalam Pilkada merupakan mandataris rakyat yang perlu kita jaga legitimasinya,” tegas Mahfud.
Baca juga: Perbaiki Indeks Korupsi, Mahfud Minta Masukan Masyarakat
Pemerintah bertekad memperbaiki indeks persepsi korupsi. Untuk memperbaiki itu, berbagai masukan masyarakat siap di tampung pemerintah.
“Saya terima kasih kepada TII (Transparency International Indonesia, red) yang sudah membriefing saya dengan begitu jelas. Mengenai situasi yang sebenarnya kita hadapi,” kata Menko Polhukam Mahfud di Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis, 25 Februari 2021.
Ia baru saja menerima Sekjen TII Danang Widoyoko dan Manajer Riset TII Wawan Suyatmiko di kantor Kemenko Polhukam pada Rabu pagi. Dia mengundang dua pimpinan TII itu untuk mendengar masukan dalam rangka memperbaiki indeks persepsi korupsi.