Jakarta, Suaranusantara.co – Pengamat politik Jefri San mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang memanggil calon menterinya jauh lebih cepat sebelum pelantikan. Langkah ini berbeda bila dibandingkan dengan dua periode kepemimpinan presiden Jokowi atau presiden-presiden sebelumnya.
“Masa Jokowi dan yang lain, pemanggilan calon menteri dilakukan beberapa hari setelah pelantikan presiden. Mungkin ini menjadi skenario Beliau (Prabowo, Red) agar publik bisa memberikan masukan terkait calon-calon pembantunya, baik terkait rekam jejak maupun kapasitasnya,” kata Jefri di Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2024.
Ia optimistik struktur kabinet Prabowo banyak diisi oleh kabinet kerja bukan kabinet akomodasi. Kabinet kerja akan berisikan pekerja profesional yang kompeten dibidangnya dengan orientasi efisiensi, produktivitas dan kinerja yang terukur.
“Kalau kabinet akomodasi merupakan perwakilan parpol dengan prinsip representasi dan kebersamaan. Tapi yang dibentuk Prabowo bukan cabinet akomodasi,” ujar Jefri.
Menurutnya, perpaduan antara pengalaman Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dengan wajah baru kabinetnya akan mendorong transisi dan konsolidasi yang cepat. Terutama untuk memenuhi banyak janji besar yang disampaikan saat kampanye lalu. Antara lain menaikan rasio penerimaan pajak hingga 23 persen, 19 juta lapangan kerja, menekan angka kemiskinan hingga 5 persen dan makan siang bergizi.
“Yang dipilih mesti berlandaskan meritokrasi, dengan aspek kompetensi, integritas, representasi dan dukungan politik yang kuat. Harus dipastikan apakah mereka memiliki kapasitas untuk melakukan public service delivery secara baik dan benar atau tidak,” tegas Jefri.
Dia juga mengingatkan dalam menggerakan mesin birokrasi dan lembaga kementerian butuh pengetahuan, karakter dan jaringan yang luas. Selama ini, banyak menteri yang tersandung kasus hukum. Janji Prabowo selama ini adalah akan konsen dengan upaya pemberantasan korupsi.
“Di tahun 2014, Prabowo sangat keras bicara tentang kebocoran APBN. Ini perlu ditegaskan lagi agar perencanaan dan anggaran masing-masing kementerian lembaga dapat dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Dibutuhkan menteri yang sejalan dengan visi, misi dan karakter kepemimpinan yang kuat,” tutup Jefri.
