Jakarta, Suaranusantara.co – Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengklaim rancangan pemenuhan kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) hingga Rp 1.700 triliun merupakan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Angka itu adalah hitungan kebutuhan selama 20 tahun kedepan.
“Ini berdasar Instruksi Presiden, minta Menteri Pertahanan (Menhan) mencoba menghitung kebutuhan Alpalhankam kita. Selama 20 tahun mendatang,” kata Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan Mayjen Rodon Pedrason dalam diskusi bertema “Investasi Alutsista Demi Proteksi Kedaulatan Nasional di Masa Depan” di Jakarta, Senin, 7 Juni 2021.
Ia menjelaskan atas instruksi tersebut, Menhan Prabowo Subianto mencoba menghitung kebutuhan Alpalhankam. Perhitungan dengan melihat fakta Alpalhankam sekarang yang sudah tua dan harus di ganti.
“Berdasar apa yang di lihat, lebih dari 50 persen sebetulnya Alpalhankam bukan hanya tua tapi juga rusak. Padahal yang namanya Alpalhankam itu nggak boleh tua, apalagi rusak,” jelas Rodon.
Dia menyebut perhitungan dan penyusunan tidak hanya di lakukan oleh Kemhan, tetapi melibatkan TNI, baik Angkatan Darat, Laut dan Udara. Setiap angkatan di minta mencatat berapa yang sudah tua dan rusak, serta menghitung berapa kebutuhannya.
“Kemhan membentuk yang namanya tim. Jadi setiap direktorat jenderal minta utk mengkaji. Lalu kita undang TNI semua matra. Kebutuhan apa aja, lalu menteri memutuskan. Karena beli alpalhankam itu nggak bisa pesan sekarang barang langsung ada. Empat-lima tahun baru ada,” jelas Rodon.
Perlu Regenerasi
Menurutnya, pertahanan dengan teknologi tinggi, harga barangnya mahal. Waktu pakai antara 25-30 tahun. Alpalhankam yang ada sekarang sudah berusia lebih 30 tahun, bahkan kapal ada yang 50 tahun. Karena itu, perlu regenerasi atau pergantian.
“Itu dasarnya, mengapa membuat perhitungan sampai 25 tahun mendatang dengan kajian tidak bebankan keuangan negara,” tutup Rodon.
Sebelumnya, dokumen Peraturan Presiden (Perpres) tentang pemenuhan kebutuhan Alpalhankam tahun 2020-2024 bernilai Rp 1.700 triliun beredar di publik. Dokumen itu mengungkap rencana Kemhan melakukan modernisasi Alutsista TNI selama 25 tahun ke depan.
Dokumen itu memicu polemik di masyarakat karena di nilai sangat besar nilainya. Bahkan ada rumor yang menyebut penyusunan rancangan itu tidak melibatkan Mabes TNI dan tiga Mabes Angkatan.
