Jakarta, Suaranusantara.co – Komitmen politik para kepala daerah terhadap keterbukaan informasi publik masih rendah. Hal itu membuat penyelenggaraan kekuasaan berlangsung dalam ruang gelap, sehingga masih marak terjadi praktik korupsi.
Demikian salah satu benang merah Focus Group Discussion (FGD) Komisi Informasi Pusat yang berlangsung di Jakarta, Senin 24 Mei 2021. FGD tersebut di buat untuk membahas Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) yang di lakukan komisi itu.
Komisioner Roman Ndau Lendong menegaskan, minimnya komitmen politik juga membuat komisi informasi di daerah tertentu tidak berjalan optimal. Itu terjadi karena keterbukaan informasi tidak di lihat sebagai sesuatu hal yang mendesak.
Itu pula sebabnya, di daerah tertentu, pemerintah daerah tidak menyediakan anggaran bagi komisi informasi daerah dan komisioner daerahnya tidak di gaji. “Ini sungguh memprihatinkan,” ucapnya.
Terhadap kepala daerah seperti itu, kata Roman, mereka tidak melulu melakukan pendekatan formal., Agar para kepala daerah itu betul-betul terbuka bagi masyarakat yang ingin mengakses informasi yang patut di ketahui masyarakat.
“Salah satu terobosan kami adalah harus bertemu kepala daerahnya. Tidak hanya mengandalkan para kepala dinas. Sebab personal touch terhadap kepala daerah sangat penting, kalau pendekatan formal tidak mempan,” ujarnya.
Keterbukaan Informasi
Padahal menurut Roman, keterbukaan informasi ini mutlak penting dalam memberantas korupsi di Tanah Air. Sebab praktik korupsi marak terjadi karena penyelenggaraan pemerintahan berlangsung secara tertutup. Dan, transksi dalam ruang gelap yang paling banyak terjadi adalah pengadaan barang dan jasa. Banyak pula pejabat yang terjerat kasus koruspi karena proyek pengadaan ini.
“Pada akhirnya, Korupsi tidak berkaitan dengan baik buruknya orang per orang, tetapi sitem. Dalam sistem yang gelap, orang baik bisa saja melakukan korupsi. Tetapi dalam sistem yang terang, orang yang secara karakter koruptif, bisa menjadi bersih. Jadi sistemnya yang harus di benahi,” jelasnya.
Senada dengan itu, Yosep Adi Prasetyo yang menjadi tenaga ahli dalam penyusunan IKIP menjelaskan, roda pemerintahan yang berjalan secara tertutup sudah hampir pasti indeks korupsinya tinggi.
Sebaliknya, lanjut mantan komisioner Komnas HAM itu, pemerintahan yang menjunjung tinggi keterbukaan informasi maka indeks korupsinya pasti rendah.
