Jakarta, suaranusantara.co – Sembilan partai politik non parlemen membentuk Sekretariat Bersama Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat untuk menghadapi pemilu pada tahun 2029 mendatang.
Para Petinggi kesembilan parpol tersebut berkumpul di kediaman Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) di Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (24/9/2025), malam.
Ketua Umum Hanura menjelaskan tujuan pembentukan Sekber agar suara rakyat tidak hilang begitu saja.
“Tujuan utama Sekber adalah memperjuangkan penghapusan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) empat persen. PT menyebabkan jutaan suara rakyat hilang tanpa perwakilan di DPR RI,” ucap OSO.
OSO mengungkapkan, terdapat 17.304.303 suara rakyat tidak terwakili akibat aturan ambang batas. Menurutnya, kondisi itu adalah bentuk pelanggaran kedaulatan rakyat sekaligus penyimpangan prinsip demokrasi modern.
“Tidak terwakilinya 17.304.303 suara rakyat di DPR RI bertentangan dengan prinsip Political Equality yang menjadi dasar demokrasi modern,” terang OSO.
Menurut OSO, jika PT 4% masih diberlakukan , maka Demokrasi dikerdilkan menjadi masalah angka, bukan lagi prinsip kedaulatan rakyat.
“Dalam prinsip demokrasi, tidak ada suara yang lebih tinggi atau lebih rendah. Karena itu Kedaulatan rakyat tidak boleh dihapus oleh mekanisme Ambang Batas/Parliementary Treshold,” katanya.
Dalam kesempatan itu juga OSO, selain menyepakati terbentuknya Sekretariat Bersama (Sekber), OSO berharap agar berbagai elemen demokrasi dirangkul.
“Kelompok Masyarakat Sipil, LSM, Pegiat Demokrasi, Akademisi harus dirangkul agar ikut bersuara,” saran OSO.
Sembilan Partai yang hadir dalam pertemuan itu antara lain PBB, Partai Buruh, Perindo, PKN, Prima, PPP, Partai Berkarya, Hanura, dan Partai Ummat. Sejumlah tokoh hadir dalam pertemuan, termasuk Presiden Partai Buruh Said Iqbal, Dewan Pertimbangan PBB Fahri Bachmid. Kemudian, Ketum Partai Ummat Aznur Syamsu. (SN)
