Undana Adakan Seminar Kebijakan Publik di Tengah Pandemi

Kupang, Suaranusantara.co – Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPRO) Ilmu Adminsitasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana (FISIP UNDANA) menyelenggarakan seminar nasional dan  Call for paper dengan tema “Kebijakan Publik dalam Masa Pandemik Covid-19”. Seminar dilakukan secara daring dan luring pada Sabtu (09/10/2021).

Penyampaian materi disampaikan oleh 4 narasumber dengan subtema yang berbeda-beda. Narasumber pertama  merupakan Ketua HMPRO Ilmu Administrasi Negara Fisip Undana, Maden Raden Noel, membawakan materi tentang kolaborasi dalam penanganan Covid-19. Ketua Umum HIMAISTRA Fisip Universitas Jember, Amiq Ikmal Shihabuddin, menyampaikan subtema pelayanan publik dalam masa krisis pandemic Covid-19. Ketua BEM Fisip Univeristas Diponegoro sekaligus Co-founder @ceritawargalokal, Albert Jehoshua menyampaikan materi tentang transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik di masa pandemik Covid-19.

Presiden BEM Universitas Wijayakusuma Purwokerto, Batis Reka Guliwan, membawakan materi tentang inovasi pelayanan publik di masa pandemi covid 19. Acara dipandu oleh Narsisius Alsidus So’o selaku MC dan Maria Putri Anggreini sebagai moderator atau pemandu proses diskusi.

Kegiatan ini diikuti oleh 622 peserta menggunakan zoom dan streaming youtube.  Selain memperoleh ilmu yang bermanfaat, peserta juga bisa membangun relasi di kalangan mahasiswa, serta mendapat e-sertifikat bagi peserta webinar dan penulis paper.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Dekan FISIP Undana, Dr. Melkisedek N. B. C. Neolaka, M.Si dan Kaprodi Ilmu Administrasi Negara Undana, Hendrik Toda, S.Sos, M.Si, serta dosen Ilmu Adminstrasi Negara.
Dalam webinar ini, dibahas mengenai kebijakan publik selama pandemi.

Dalam materinya, Maden Raden mengatakan bahwa  selama masa pandemi kolaborasi dari semua pihak dibutuhkan. Salah satu upaya pemerintah terkait kolaborasi ini adalah dibentuknya Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Pemateri Albert Jehoshua mengatakan bahwa bukan hanya peran pemerintah, peran masyaraakat juga dibutuhkan dalam penanganan permasalahn Covid-19. Apalagi salah satu kendala dalam pelaksanaan kolaborasi penangangan Covid-19 ini adalah kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan terkait protokol kesehatan. Situasi Pandemi Covid-19 ini tidak hanya menuntut masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, namun masyarakat harus beralih dan menyesuaikan diri dengan keterbatasan pelaksanan pelayanan publik secara langsung. Untuk memutus rantai penyebaran  Covid-19, pelayanan publi banyak mengandalkan teknologi, sehingga mengurangi penyebaran virus corona.

Batis Reka Guliwan juga menambahkan bahwa situasi seperti ini menuntut pemerintah untuk berinovasi terhadap sistem  pelayanan publik.

“Inovasi terkait pelayanan publik harus mengikuti perkembangan yang ada, sehingga pelayanan publik mampu beradaptasi dan tetap berjalan dengan baik.“ kata Batis.

Pemateri Amiq Ikmal Shihabbuddin menyampaikan bahwa sekarang ini  memang segala aspek membutuhkan digitalisasi .

“Apakah karena pandemi pelayanan publik menjadi terisolasi? Atau justru sebaliknya, dengan adanya pandemi Covid-19 ini menuntut pemerintah untuk meningkatkan system pelayanan publik ke arah yang lebih baik, melaluidigitalisasi,” ujar Amiq.

Namun dalam pelaksanan digitalisasi di Indonesia sendiri, masih terhambat karena beberapa faktor, di antaranya  adalah sumber daya manusia yang masih kurang, serta sistem yang masih jaman dulu (jadul) dan regulasi tanpa inovasi. Salah satu penawaran solusi yang disampaikan Aqmil adalah mindset inovasi milenial yang membutuhkan peran mahasiswa.

Lebih lanjut lagi ditekankan oleh Albert Jehoshua bahwa pengembangan pelayanan publik ini juga bisa terlaksana, jika adanya partisipasi dari masyarakat berupa masukan, kritikan, dan saran terkait kinerja dari para pelayan publik.

Masyarakat menuntut adanya tranparansi dan  akuntabilitas pelayanan publik, sehingga adanya akses bagi masyarakat untuk lebih berdemokratis. Di masa pandemi seperti sekarang, digitalisasi menjadi salah satu terobosan untuk menngkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui partisipasi masyarakat.

Albert Jehoshua juga menyampaikan bahwa untuk mendukung terobosan ini tentunya harus diimbangi dengan SDM yang memadai serta jaminan keamanan data yang diakses masyarakat, juga perbaikan untuk pemerataan akses internet diseluruh wilayah Indonesia (aldino).