Labuan Bajo, suaranusantara.co – Mengingat besarnya kebutuhan pasar di Manggarai Barat yang didatangkan dari luar, Anggota DPRD kabupaten Manggarai Barat Partai Nasional Demokrat [NasDem], Alfridus Ndarung, S. Fil, menyebut hal itu terjadi karena Dinas Pertanian Kerjanya Normatif saja tanpa memperhatikan kualitas produksi pertanian.
Hal itu dikatakan Frid, sapaan akrab anggota DPRD dari dapil 3 itu saat menyampaikan statement dalam diskusi Pembahasan Ranperda Pengembangan Pangan Lokal dengan para stage holder. Jumat, [21/3] siang di ruang internal dewan setempat.
Sebagai anggota Bapemperda DPRD Manggarai Barat, Frid mengutarakan tanggung jawab pemerintah memaksimalkan potensi pangan lokal dalam hal ini Dinas pertanian Manggarai Barat.
Sampai saat ini, Frid mengatakan pola kerja pemerintah belum maksimal. “Istilahnya kan program program yang dirancang, yang dikonsepkan itu belum berdampak pada petani itu punya kemampuan,” lanjutnya.
“Saya pikir, dinas pertanian selama ini kerjanya normatif normatif saja. Belum sampai pada petani petani itu menjadi petani modern yang mampu menjawabi kebutuhan pasar,” tegasnya.
Menurut Frid, 90 persen masyarakat Manggarai Barat berprofesi sebagai petani. Namun, angka itu menurut Frid tidak berbanding dengan kuantitas dan kualitas produksi pertanian.
Hal itu terjadi kata Frid karena minimnya perhatian pemerintah dalam hal ini dinas pertanian akan kualitas produksi pertanian.
“Labuan Bajo merupakan kota pariwisata bali keduanya Indonesia, berpredikat sebagai kota pariwisata super prioritas. Teman teman PHRI mensuplai data bahwa, 90 persen yang mensuplai kebutuhan pasar di wilayah Manggarai Barat pada umumnya didatangkan dari luar,” katanya.
Di tengah kondisi seperti ini, kata Frid para petani diharapkan bisa memenuhi, setidaknya 30 persen kebutuhan pasar domestik dan sampai bisa memenuhi kebutuhan hotel dan restoran.
“Terkait hal ini, ini pekerjaannya siapa untuk mengatasi hal ini. Saya pikir yang pertama sekali kita mendorong para petani dengan pola kebijakan yang efektif, yang berdampak pada petani itu bisa mampu menjawabi kebutuhan kebutuhan pasar itu,” tuturnya.
Bahkan pihaknya mengatakan bahwa masih banyaknya program pemerintah yang asal ada.
“Pola pola bantuan yang dipertanyakan seperti Alsintan yang hanya sekadar sekadar begitu, itu kan belum memberi dampak yang kuat terutama di hortikultura,” ungkapnya.
Frid berharap dengan adanya Perda Pangan Lokal yang sedang digodok oleh Bapemperda DPRD Manggarai Barat, apa yang dikeluhkan oleh para petani, nelayan, peternak dan pelaku UMKM dapat diatasi.
Dia meminta, setelah Perda ini terbentuk harus ada Perbub-nya sehingga dapat diimplementasi dengan baik.
