Jakarta, Suaranusantara.co – Satu Kähkönen, pejabat Kepala Perwakilan World Bank (Bank Dunia) untuk Indonesia dan Timor Leste, menjadi sorotan karena ikut mengomentari Program Makan Siang Gratis dan Pemberian Susu Gratis Prabowo-Gibran. Ia sempat menyinggung program yang kabarnya mengalokasikan Rp400 triliun anggaran.
Pendapatnya menekankan akan pentingnya peran pemerintah untuk menetapkan bentuk dan tujuan program tersebut terlebih dahulu secara jelas. Dalam pelaksanaan program inipun pemerintah perlu membandingkannya dengan sumber daya yang tersedia.
“Tergantung program seperti apa yang akan dilaksanakan dan bentuknya apa. Semua rencananya harus benar-benar dipersiapkan dan biayanya juga dipersiapkan,” ujar Satu Kahkonen di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (27/2/2024).
Satu menegaskan program yang dijanjikan Prabowo-Gibran itu perlu direncanakan dengan matang, khususnya dalam aspek anggaran. Menurutnya program ini tergantung seperti apa dan bentuknya apa. Semua rencananya dan biayanya harus benar-benar dipersiapkan.
Program ini diklaim sudah mulai dibahas dalam persiapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Bahkan, sejumlah menteri di Jokowi membenarkan adanya pembahasan tersebut dalam Rapat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta pada Senin (26/2).
Airlangga Hartarto selaku Menko Bidang Perekonomian mengungkapkan ada sekitar 70,5 juta orang yang kemungkinan menjadi penerima makan siang dan susu gratis yang terdiri dari 22,3 juta anak balita, 7,7 juta anak TK, 28 juta anak SD, dan 12,5 juta anak SMP dan Madrasah.
Menurutnya alokasi anggaran program tersebut akan menyesuaikan dengan jumlah penerima. Namun, ia menyebut kisaran per anak mendapatkan jatah makan siang gratis Rp15 ribu, tidak termasuk susu.
Ironisnya, Jokowi membantah bahwa rapat awal pekan ini bukan membahas program makan siang dan susu gratis Prabowo-Gibran, tapi sidang kabinet paripurna terkait program-program presiden terpilih yang harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025.
