Ruteng, Suaranusantara.co – Warga Desa Bangka Ara, Kecamatan Cibal Barat, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) mendesak pemeritah daerah (Pemda) Manggarai untuk mengaudit BUMDes, dana desa dan dana Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di wilayahnya.
Dalam keterangan yang di terima Suaranusantara.co, pada Senin 5 Jul 2021 desakan warga desa Bangka Ara ini di dasari oleh sejumlah alasan:
Pertama, pengelolahan dana desa, BUMDes dan dana Gapoktan selama ini terkesan tidak transparan dan akuntabel. Kepala desa bahkan sering memonopoli pengelolahan dana-dana itu tanpa kerja sama dengan sekertaris dan aparat desa lainnya.
Kedua, setelah kami mengindikasi kejadian di lapangan, kami menemukan ada indikasi korupsi pada proyek air minum dari mata air Wae Kaung menuju kampung Munta yang bersumber dari dana desa. Proyek ini di kerjakan tanpa tender dan tidak melalui musyawarah dengan masyarakat. Sehingga menjadi mubazir dan masyarakat tidak menikmati air dari hasil proyek ini. Karena memang tidak ada aliran air dari pipa-pipa yang sudah di instalasi dari sumber mata air.
Tidak transparan
Ketiga, terkait dengan BUMDes. Berdasarkan data yang di peroleh terdapat kejanggalan dalam proses pembangunan kantor sekaligus kios BUMDes. Pembangunan bangunan tersebut di anggap tidak sebanding dengan biaya yang di keluarkan. Selain itu, sejak berdiri pada tahun 2018, pengelolahan BUMDes juga di nilai tidak transparan dan akuntabilitas. Selama ini belum ada laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagaimana amanat undang-undang.
Keempat, tentang dana Gapoktan. Ketua Gapoktan saat ini adalah Bapak Wensislaus Kadirmanyang juga menjabat sebagai kepala desa. Dana Gapoktan di perkirakan sudah mencapai angka ratusan juta namun hingga saat ini belum ada laporan pertanggungjawaban.
Lebih lanjut, warga desa Bangka Ara juga berjanji akan terus mengawal proses audit dana-dana yang telah kami sebutkan di atas. Sampai kami mendapatkan laporan resmi dari pemda Manggarai terkait hasil dari proses audit tersebut.
“Ini adalah bentuk komitmen kami dalam mendorong terciptanya pemerintah yang baik dan bersih (good and clean governance),” kata salah seorang warga desa Bangka Ara yang enggan disebutkan namanya
