Jakarta, suaranusantara.co – Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengemukakan gesekan antara personel TNI dan Polri semakin berkurang. Hal itu seiring semakin baiknya soliditas dan sinergitas TNI dan Polri.
“Dari laporan yang masuk, jumlah kasus 2020 berkurang setengahnya dari jumlah kasus pada tahun 2016,” kata Hadi dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri Tahun 2021 di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin, 15 Februari 2021.
Ia menjelaskan sebagai dua institusi strategis negara, energi yang dimiliki harus diarahkan pada upaya pelaksanaan tugas pokok serta kolaborasi lintas sektoral. Perjalanan sejarah TNI-Polri menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan dan sejarah perjuangan bangsa.
Menurut Hadi, terdapat blurring boundaries atau irisan dalam melaksanakan tugas antara TNI dan Polri. Terutama dalam hal memberikan perlindungan kepada masyarakat, bangsa dan negara.
“Kita harus sepakat untuk tidak menyebutnya sebagai wilayah abu-abu atau grey area,” tegas Hadi.
Dia meminta wilayah yang beririsan itu harus dipandang sebagai keterkaitan yang erat antara medan tugas TNI dan Polri. Sinergitas keduanya harus semakin kuat mengingat berkembangnya spektrum tantangan yang kompleks. Tantangan yang rumit itu menuntut penanganan yang bersifat komprehensif serta lintas sektoral.
Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara ini melihat ada permasalahan bangsa yang harus dituntaskan secara bersama-sama oleh TNI dan Polri. Bahkan melibatkan seluruh komponen yang ada.
Sebagai contoh, sinergi TNI-Polri dalam penanggulangan bencana alam. Kemudian sinergi dalam pengamanan Pilkada Serentak dan pendisiplinan protokol kesehatan sejak adanya pandemik Covid-19.
“Dengan komunikasi, koordinasi serta kerja sama yang baik antara TNI-Polri, terbukti telah berhasil membantu penanganan bencana alam. Kemudian berhasil mengamankan pelaksanaan Pilkada Serentak di tengah suasana pandemi Covid-19 pada Desember 2020 yang lalu,” ujar Hadi.
Dia menambahkan saat ini, pemerintah telah menetapkan tema dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 yaitu Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial. Hal itu hanya bisa dilakukan dengan memastikan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi terus berjalan beriringan.
Pemerintah memfokuskan upaya penanganan Covid-19 dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro di Jawa dan Bali berbasis komunitas terkecil di RT-RW. Program ini bersamaan dengan program vaksinasi nasional.
“Kebijakan-kebijakan ini diharapkan menjadi kunci memutus rantai penularan Covid-19 agar dapat menurunkan angka kasus dan melandaikan kurva,” tutup Hadi.
