Jakarta, Suaranusantara.co – Partai Golkar (PG) menolak melanjutkan pembahasan revisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. PG mendukung sikap pemerintah yang menghentikan pembahasan tersebut.
“Golkar mendukung langkah pemerintah tidak melakukan revisi UU Pemilu dengan penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2024,” kata Ketua Umum PG Airlangga Hartarto dalam penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di kantor DPP PG, kawasan Slipi, Jakarta Barat, Sabtu, 6 Maret 2021.
Ia menjelaskan sekarang ini, pemerintah sedang bekerja keras mengatasi pandemi Covid 19 beserta dampaknya. Terutama pemerintah sedang bekerja keras memulihkan krisis ekonomi akibat penyebaran virus Corona tersebut.
“Supaya terjaga stabilitas politik sehingga lebih fokus pada penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi pasca pandemi,” ujar Airlangga.
Airlangga yang juga Menko Perekonomian ini telah menginstruksikan kepada para kadernya agar mematuhi kebijakan tersebut. Para Ketua DPRD dari PG harus menjadi ujung tombak perjuangan dalam pemerintahan dan pembangunan daerah.
Partai Golkar, lanjut Airlangga, mengapresiasi kinerja pemerintah dalam pemulihan ekonomi. Hal itu dibuktikan kemampuan pemerintah menjaga pertumbuhan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19 yang melemahkan perekonomian secara global.
Di sisi lain, PG mendorong pemerintah meningkatkan program-program pro-rakyat, program penguatan UMKM, program reforma agraria dan redistribusi aset. Hal itu untuk menjaga daya beli masyarakat serta mengurangi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi,” tutur Airlangga.
Terkait kritik dari masyarakat, PG menilai kritik konstruktif sangat dibutuhkan bagi jalannya pemerintahan yang demokratis. Berbagai kritik ijamin dalam konstitusi bangsa ini.
Namun kebebasan berekspresi dan berpendapat tidak boleh disertai dengan penggunaan isu politik identitas, radikalisme yang berbasis sentimen keagamaan yang sempit.
Kebebasan berekspresi juga tidak boleh melahirkan ujaran kebencian, penyebaran berita bohong (hoax) yang mengandung unsur-unsur provokasi dan hasutan. Hal-hal seperti itu mengakibat kan perpecahan, merusak persaudaraan, persatuan dan kesatuan bangsa.
“Golkar mendorong penegakan hukum dengan meningkatkan sinergi aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi. Namun tetap menghormati nilai-nilai HAM, memenuhi rasa keadilan, menjunjung tinggi asas equality before the law. Golkar mendorong agar mengutamakan upaya pencegahan pelanggaran hukum,” tutup Airlangga.
