Jakarta, Suaranusantara.co – Partai Golkar (PG) menargetkan meraih 115 kursi di DPR Pusat pada Pemilu 2024. Angka itu setara dengan 20 persen dari jumlah seluruh kursi DPR RI yang mencapai 570 kursi.
“Kita targetkan kemenangan 20 persen atau raih 115 kursi DPR,” kata Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam acara “Konsolidasi Nasional dan Bimtek Fraksi Partai Golkar se-Indonesia” di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 20 Oktober 202.
Acara itu sebagai rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) PG ke-58 yang jatuh pada Kamis ini. Puncak peringatan HUT akan dihadiri Presiden Joko Widodo di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Jumat, 21 Oktober 2022 besok.
Airlangga meminta seluruh kadernya, baik di pusat maupun di daerah agar mampu meraih suara 48 juta di Pemilu 2024. Pasalnya, pada Pemilu 2019 lalu, partai berlambang pohon beringin itu hanya meraih 17 juta suara. Hasil itu hanya menempatkan Golkar meraih 85 kursi di DPR RI.
Menko Perekonomian itu pun menginstruksikan tiap kader Golkar di legislatif, mulai tingkat pusat hingga daerah, bisa meraih 20.000 suara di Pemilu 2024.
“Kalau 2.400 anggota DPR (hingga DPRD) mendapatkan minimal 20.000 suara saja, maka pemilih Partai Golkar bisa menjadi 48 juta,” tegas Airlangga.
Airlangga menyebut perolehan suara Golkar pada 2019 yang mencapai 17 juta suara terbilang kecil. Sebab, rata-rata satu orang anggota legislatif hanya mendapat 3.500 suara.
Pada kesempatan itu, Airlangga juga mengatakan dukungan partainya ke pemerintahan nyata. Selama Partai Golkar berdiri selalu dalam ranah pemerintahan. Berbagai kebijakan pemerintah mendapat dukungan dari Partai Golkar.
“Golkar ini kan dalam 58 tahun selalu berada di pemerintahan. Kemudian selalu mewarnai di parlemen. Dan tentunya berbagai kebijakan pemerintah dalam hal legislasi itu mendapat dukungan Partai Golkar,” tutur Airlangga.
Menurutnya, dukungan partainya ke pemerintahan termasuk dalam hal persetujuan anggaran. Dia memastikan jika dukungan Partai Golkar ke pemerintah konkret.
“Kebijakan pemerintah baik di pusat sampai daerah di sektor budgeting ataupun anggaran kan pasti membutuhkan persetujuan DPR. Jadi dukungan partai Golkar terhadap jalannya pemerintahan konkret,” tutup Airlangga.
