Jakarta, Suaranusantara.co – Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR) RI Ahmad Sahroni meminta semua pihak untuk saling menghormati dan menghentikan arogansi di jalanan.
Sahroni menilai fenomena arogansi di jalanan oleh warga terhadap petugas dan aparat kepolisian yang sedang menjalankan tugas tidak bisa terus di biarkan. Dan tidak bisa selalu di akhiri hanya dengan meterai dan permintaan maaf.
“Saya geram sekali melihat fenomena yang banyak terjadi akhir-akhir ini, masyarakat melawan polisi yang sedang bertugas. Bahkan hingga memaki-maki mereka,” kata Sahroni dalam keterangan persnya pada Senin, 17 Mei 2021.
Hal ini di ungkapkan Sahroni karena melihat berbagai dokumentasi di media sosial. Yang menunjukkan masyarakat yang mengamuk hingga memaki petugas.
Menurutnya, kejadian arogansi tersebut bukan cuma satu orang saja. Melainkan berkali-kali terjadi dan selalu berakhir dengan meterai Rp10.000.
Perlu Tindakan Tegas
Untuk itu, politisi partai Nasdem ini menilai perlu tindakan yang lebih tegas oleh petugas terhadap para pelaku keributan tersebut, di antaranya dengan kerja sosial atau dipenjara.
“Ini sudah tidak bisa di biarkan. Harus ada hukuman keras agar masyarakat juga bisa lebih menuruti aturan dan menghargai petugas yang bekerja. Hukumannya bisa dengan kerja sosial atau di penjara saja,” ujarnya.
Ia menambahkan, upaya penyelesaian yang ada saat ini hanya dengan tanda tangan di atas meterai, tidak memberikan efek jera dan justru mencoreng harga diri hukum di Indonesia. Oleh karena itu, dia meminta kepada kepolisian untuk memberikan sanksi hukuman yang lebih berat terhadap masyarakat yang memaki petugas.
“Kalau semua kasus pelanggaran di selesaikan hanya dengan meminta maaf dan materai Rp 10.000, tidak akan memberikan efek jera. Saya khawatir harga diri hukum Indonesia jadi jatuh di mata publik. Dan aparat tidak di hargai,” tutupnya.
