Jakarta, Suaranusantara.co –Kementerian Komunikasi dan Informatika mendukung penyaluran bantuan sosial (bansos) dengan memanfaatkan teknologi digital yang di rencanakan Kemensos. Yaitu membuat aplikasi untuk penyaluran bansos. Digitalisasi bansos ini merupakan bentuk dukungan Kominfo untuk Kemensos
“Kementerian Kominfo mendukung penuh upaya penyaluran Program Bantuan Perlindungan Sosial (Perlinsos) oleh K/L (kementerian/lembaga) terkait, termasuk inovasi yang dilakukan oleh Kementerian Sosial,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate saat dihubungi Antara, Sabtu 7 Agustus 2021.
Sebelumnya, aplikasi untuk penyaluran bansos yang akan di luncurkan Menteri Sosial Tri Rismaharini pada 17 Agustus 2021. Dengan menggandeng Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan perusahaan-perusahaan fintech.
Johnny memastikan memberikan dukungan nyata atas inovasi yang di hadirkan Kementerian Sosial. Selain memberikan dukungan komunikasi publik, kementerian yang ia pimpin itu juga memastikan percepatan pemerataan infrastruktur digital.
Kominfo juga melakukan pemutusan akses ke konten dan aplikasi yang melanggar peraturan perundang-undangan untuk meminimalisir timbulnya hoaks maupun penipuan.
Johnny menambahkan, pihaknya juga terus meningkatkan kegiatan literasi digital kepada masyarakat luas.
Kominfo, kata dia, menargetkan sebanyak 12,4 juta peserta mengikuti kegiatan literasi digital di tahun 2021, dengan total 50 juta peserta di tahun 2024 di 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia.
“Kesemuanya merupakan bentuk dukungan nyata Kementerian Kominfo agar masyarakat yang berhak dapat menerima Bantuan Perlinsos yang di siapkan oleh pemerintah. Serta terhindar dari ancaman dampak negatif internet seperti hoaks, disinformasi, dan penipuan,” ucap Menteri Johnny.
Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai pemanfaatan teknologi digital dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) akan mendorong transparansi dan akuntabilitas publik.
“Saya setuju digitalisasi bansos karena ini merupakan bagian upaya untuk transparansi. Dan yang kedua adalah untuk akuntabilitas, pertanggungjawaban publik,” ujar Trubus saat di hubungi Antara. Namun, menurutnya, di perlukan perencanaan matang agar nantinya digitalisasi bansos dapat di terapkan dengan optimal dan tepat sasaran.
