Jakarta, Suaranusantara.co – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Abraham Liyanto menyebut NTT adalah provinsi kepulauan. Hampir 70 persen wilayahnya merupakan laut. Dengan luas laut lebih besar dari daratan maka perlu pengamanan laut yang lebih ketat lagi.
“Harus ada penambahan pasukan di wilayah ini. Agar seluruh wilayah laut di NTT bisa di pantau,” kata Abraham di Jakarta, Rabu, 31 Maret 2021.
Ia menyebut hingga sekarang ini, banyak kegiatan ilegal fishing dan imigran gelap (people boat) yang masuk melalui wilayah NTT. Mereka memanfaatkan wilayah laut NTT yang sangat luas. Di sisi lain, kemampuan pengamanan belum maksimal karena keterbatasan personil dan infrastruktur pengamanan.
Anggota Komite I DPD RI ini menyebut wilayah laut NTT berbatasan langsung dengan tiga negara. Yaitu Timor Leste, Australia dan New Zealand. Dengan kondisi tersebut, ancaman terhadap kekayaan Indonesia di laut NTT cukup tinggi.
Di sisi lain, penambahan pasukan sangat perlu agar berbagai investasi yang beroperasi di wilayah laut merasa aman karena ada tambahan pasukan pengamanan.
“Supaya berbagai kekayaan laut yang ada di wilayah ini tidak di curi orang asing. Maka perlu tambahan pasukan,” ujar Ketua Kadin NTT ini.
Peningkatan Status
Dia mengusulkan peningkatan status dari Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) VII yang berada di Kupang saat ini. Statusnya harus di tingkatkan menjadi Komando Daerah Maritim (Kodamar).
“Manusia sudah semakin banyak. Arus perdagangan dan perpindahan orang dari tiga negara semakin cepat. Tidak mungkin terus bertahan dengan status Lantamal. Sudah waktunya naik ke Kodamar,” ujar Abraham.
Dia menyebut pembentukan Kodamar sebagai antisipasi atas rencana pembentukan pangkalan militer Amerika Serikat di Australia atau New Zealand. Jika benar pangkalan itu dibangun, tidak mungkin di NTT tetap mempertahankan status Lantamal.
“Harus ada penambahan pasukan untuk mengimbangi kekuatan pasukan Amerika. Itu hanya bisa dilakukan dengan pembentukan Kodamar karena dari TNI Angkatan Darat, sudah ada Kodam di Bali,” tutur Abraham.
Sebelumnya, Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti juga menyampaikan hal yang sama saat bersilaturahmi dengan Komandan Lantamal (Danlantamal) VII Laksma TNI IG Kompiang Aribawa di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kamis, 25 Maret 2021. La Nyalla menyebut wilayah NTT cukup penting untuk dijaga lebih ketat. Alasannya, ancaman dari luar sangat rentan terjadi.
“Minimal, TNI AL kita di NTT di pimpin Jenderal Bintang Dua, karena letak strategis provinsi yang berbatasan dengan tiga negara. Apalagi di darat, Kodam (Komando Daerah Militer, Red) Udayana berada di Bali. Sehingga di wilayah ini perlu ada Pangkodamar,” ujar La Nyalla.
