Jakarta. Suaranusantara – Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin mendorong penanganan penyebaran konten radikalisme dan terorisme di media sosial perlu di barengi dengan penyampaian konten positif untuk memberi literasi publik.
Hal ini di sampaikan Azis, mengingat semakin intensnya perkembangan situasi dan kondisi keamanan, pasca peristiwa bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar. Dan serangan teror di Mabes Polri, baru-baru ini.
“Data yang saya terima dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), hingga 3 April 2021, ada 20.453 konten yang sudah di blokir. Konten itu yang mengadung unsur radikalisme, terorisme yang sebarannya beragam di situs internet. Termasuk beragam platform media sosial,” ungkap Azis Syamsuddin melalui keterangan tertulisnya, Jumat 9 April 2021.
Sejalan dengan itu, ia berharap Kominfo bisa mengimbangi pertumbuhan konten berbahaya dengan konten yang mengandung unstur literasi publik yang positif untuk masyarakat.
“Gandeng media baik di pusat dan daerah, untuk menyampaikan pesan-pesan positif. Tentu saja kemasannya harus kreatif dan bervariatif. Buat semenarik mungkin, jangan monoton dan membosankan,” tegasnya.
Pendekatan Dialog
Aziz menambahkan, penyebaran ideologi radikal yang kini memanfaatkan ruang media sosial, harus pula di tangkal. Dengan pendekatan yang lebih lunak lewat dialog. Jika selama ini, pemerintah hanya menutup akun yang terindikasi menyebarkan radikalisme, ke depan Kominfo. Juga harus mampu menghadirkan konten monolog.
“Caranya sederhana, libatkan tokoh agama, tokoh masyarakat sampai komedian dalam setiap konten. Stand-up komedi juga termasuk ke dalam monolog yang bisa menghadirkan pesan menghibur. Asupan ini sederhana tapi mengena,” paparnya.
Terkait dengan sikap dan langkah Kepolisian RI dalam melihat konteks radikalisme, Azis kembali meminta Polri lebih tegas. Proses hukum pihak-pihak yang menguasai dan memiliki atau pemilik akun medsos dan terindikasi menyebarkan paham radikal harus dilakukan.
Terutama paham yang menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan mengancam kedaulatan negara. Azis menegaskan tidak ada toleransi karena ini sejalan dengan aturan yang sudah dibuat.
Polisi bisa menjerat pemilik akun medsos radikal tersebut dengan Undang-undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,” jelas Azis.
Langkah Preventif
Pemblokiran merupakan langkah preventif tetapi namun perlu ditindaklanjuti dengan langkah pemidanaan, karena hukum positif di Indonesia sudah mengaturnya.
“Polisi punya mesin pendeteksi. Tidak harus menunggu pengaduan atau laporan masyarakat untuk memproses hukum pihak-pihak yang menguasai dan memiliki akun medsos,” terang Azis
Polisi siber, kata politisi partai Golkar itu memiliki kemampuan dan kewenangan untuk bertindak tanpa harus menunggu pengaduan masyarakat.
“Kekuatan Polisi siber sangat besar. Mencegah meluasnya penyebaran paham radikal atau radikal terorisme yang sangat mengancam kedaulatan negara, kehormatan dan wibawa negara, menjadi garis besar dari tugas Polisi siber,” tegasnya.
Sebelumnya, dalam salah satu diskusi daring, Mantan Narapidana Teroris Haris Amir Falah mengatakan bahwa ada perubahan pola rekrutmen bagi mereka. Yang di siapkan melakukan aksi teror. Rekrutmen calon teroris tidak lagi melalui tatap muka melainkan via media sosial.
Melalui media sosial, calon pengantin bisa melakukan dialog tanpa bertemu tatap muka dengan pembinanya. Haris menuturkan, sejumlah platform media sosial yang kerap di jadikan medium indoktrinasi. Serta rekrutmen teroris melalui Facebook dan Telegram.
