Jakarta, Suaranusantara.co – Wakil Ketua DPR RI M Azis Syamsuddin mendorong pemerintah melalui Badan Kepegawaian Nasional (BKN) untuk segera menyelesaikan permasalahan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2019.
Hampir dua tahun, nasib 34.000 guru yang telah mengikuti seleksi PPPK belum memiliki nomor induk dan terkatung tanpa kejelasan.
“Ada 34.000 guru honorer yang lolos seleksi PPPK 2019 hingga kini statusnya belum jelas. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus berkomitmen menjalankan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98/2020 tentang Gaji dan Tunjangan-PPPK. Selain itu mempercepat proses pengangkatan guru honorer tersebut menjadi guru PPPK,” jelas Azis dalam keterangan persnya pada Kamis, 15 April 2021.
Politisi Partai Golkar ini juga meminta pemerintah mengevaluasi kembali pelaksanaan seleksi dan proses penetapan guru PPPK tahun 2019.
Evaluasi ini menjadi urgen agar hambatan yang terjadi selama rekrutmen tidak terjadi kembali pada rekrutmen satu juta guru yang nantinya akan di selenggarakan pada tahun 2021.
“Pemerintah harus terlebih dahulu menuntaskan status 34.000 guru yang lolos seleksi pada 2019 Sebelum mengimplementasikan rencana rekrutmen 1 juta guru PPPK pada tahun ini. Sehingga tidak terjadi permasalahan di kemudian hari,” pungkas Azis.
Sebelumnya Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo mengatakan pendaftaran PPPK tahun ini akan dibuka pada bulan Mei mendatang.
Tjahjo menyebut, semua proses seleksi akan di laksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan Covid-19.
“Kemudian seluruh proses seleksi PPPK di selenggarakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan,” . Demikian penjelasan Tjahjo dalam konferensi pers 9 April 2021 lalu.
Ia menambahkan, ada tiga tahapan seleksinya nantinya yaitu bulan Agustus, Oktober dan awal Desember. Lalu untuk pengumuman kelulusannya akan di lakukan pada pertengan Desember 2021.
Selain itu, menurut Tjahjo, panitia pelaksana masih mendata sebaran dan jumlah pelamar. Serta hal ini akan di koordinasikan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
“Sehingga lokasi pelaksanaan seleksi belum di tentukan. Karena panitia masih mempertimbangkan jumlah dan sebarannya,”jelasnya.
