Jakarta, Suaranusantara.co – Laporan riset Setara Insitute tentang kondisi kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) sepanjang tahun 2020 yang di rilis pada 6 April lalu menunjukkan bahwa aneka pelanggaran atas KBB, intoleransi dan diskriminasi.
“Setara Insitute mencatat terdapat 180 peristiwa dan 422 tindakan pelanggaran KBB sepanjang pandemi tahun 2020. Bahkan, hari-hari ini kita juga menyaksikan beberapa aksi terorisme dan penangkapan terduga teroris, yang mengancam kedamaian kita dalam tata masyarakat bhineka,” ujar Direktur Riset Setara Insitute Halili Hasan, Selasa 13 April 2021.
Namun demikian, menurutnya, semangat pemerintah kota untuk memperbaiki potret buram intoleransi pun melalui inisiatif dan arah kebijakan kota-kota yang kondusif bagi pemajuan toleransi.
Walikota Bogor Bima Arya, misalnya, menyebutkan secara eksplisit ingin mengembalikan Bogor sesuai sejarahnya, yakni Kota Toleran.
Halili mengatakan, beberapa cara di lakukan untuk menggelorakan semangat kebersamaan dalam keberagaman, seperti mendorong dan menjamin pelaksanaan kebebasan beragama di pelbagai kegiatan, mulai dari perayaan Cap Gomeh, Natal dan perayaan-perayaan lainnya.
Titik Terang
Ia menerangkan, dalam konteks kasus GKI Yasmin, Walikota Bogor menyatakan sudah memiliki titik terang dan di targetkan selesai tahun 2021.
“Janji penyelesaian kasus GKI Yasmin ini perlu untuk terus di kawal,” katanya.
Kemudian, kata Halili, Walikota Malang, Sutiaji yang melakukan penguatan program deradikalisasi agar bibit-bibit yang mengarah kepada radikalisme dan ekstremisme dapat di cegah dan di minimalisir.
“Walikota Malang pun juga ingin mewujudkan kota yang rukun dan toleran berasaskan keberagaman dan keberpihakan masyarakat dan gender,” tuturnya.
Menariknya, lanjut dia, inisiatif-inisiatif yang di lakukan Walikota Malang tersebut tetap dengan menghargai kebebasan berfikir dan berpendapat dari masyarakatnya, sehingga tidak dilakukan dengan cara-cara yang represif.
Tekad yang sama juga oleh Walikota Makassar, Ramdhan Pomanto pasca kasus bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar, menggerakkan kewaspadaan dini masyarakat dengan memobilisasi organ-organ yang ada namun belum optimal.
Selain itu, Walikota Salatiga Yuliyanto juga menegaskan bahwa inisiatif dan agenda pemajuan toleransi oleh pemerintah pemerintah kota, memang perlu disebarluaskan dan ditularkan ke seluruh unit pemerintahan di Indonesia.
Lebih lanjut, Halili menjelaskan, yang paling pokok tentu saja level kepemimpinan. Praktik dan pemajuan toleransi membutuhkan political will dan kepemimpinan yang kuat.
“Salatiga sudah membuktikan, paling tidak dengan pencapaian sebagai kota dengan skor toleransi tertinggi menurut indeks kota toleran tahun 2020,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua BP Setara Insitute Bonar Tigor Naipospos menyampaikan berbagai inisiatif dan arah kebijakan tersebut memperlihatkan gerak maju kepemimpinan toleransi.
Butuh Kerjasama
Hal ini di barengi dengan penegasan presiden dalam sambutannya pada peresmian pembukaan Mukernas. Dan Munas lim Ulama PKB pada 8 April lalu. Bahwa pemerintah tegas dan tidak akan berkompromi dengan intoleransi dalam beragama.
Menurut Bonar, di butuhkan kerja bersama seluruh pihak untuk mengatasi persoalan. Yang muncul, baik pada ranah pemerintahan negara maupun pada sisi masyarakat.
Dalam konteks itu, ujarnya, Setara Insitute memandang urgen kontribusi pemerintah daerah khususnya kota. Di mana keanekaragaman di kota pada umumnya tinggi, organ masyarakat sipil, tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat.
Bonar menambahkan, dalam studi indexing, indeks kota toleran, Setara Insitute berulang kali menegaskan bahwa toleransi adalah DNA kita bangsa Indonesia.
“Secara historis nenek moyang kita mewariskan toleransi, agar antar anak bangsa, berbeda-beda suku, etnis dan daerah, antar agama. Serta kepercayaan dan keragaman identitas lainnya, dapat saling berinteraksi, bergotong royong. Bersama-sama membangun kerukunan dan harmoni,” pungkasnya.
