Jakarta, Suaranusantara.co – Pelabelan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai teroris ditentang sejumlah pihak. Pasalnya, hal itu justru rawan menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang serius di daerah itu.
“Selain kontraproduktif, mempercepat, dan memperpanjang spiral kekerasan, langkah pemerintah juga rentan menimbulkan pelanggaran HAM yang serius,” kata Ketua Setara Institute, Hendardi dalam keterangannya, Kamis 29 April 2021 seperti di lansir Kompas.com.
Ia menilai, keputusan tersebut menggambarkan ketidakcakapan pemerintah dalam mengelola dan meniti resolusi konflik di Papua.
Selain itu, pelabelan tersebut menunjukkan ekspresi putus asa pemerintah yang tidak kunjung tuntas menangani kelompok perlawanan Papua.
Alih-alih membangun dialog Jakarta-Papua dan mengurangi pendekatan keamanan, pemerintah justru mempertegas pilihan kekerasan bagi penanganan konflik di Papua.
“Sama seperti penamaan KKB yang merupakan produk negara, penamaan sebagai teroris juga di lakukan oleh negara. Untuk melegitimasi tindakan-tindakan represif dan pembenaran operasi secara massif di Papua,” tuturnya. Hendardi meyakini bahwa pelabelan kelompok perlawanan di Papua tidak akan memutus siklus kekerasan yang telah berlangsung lama dan panjang.
Kurang Dukungan
Kegagalan aparat keamanan dalam melumpuhkan kelompok bersenjata selama ini lebih di karenakan kurangnya dukungan dan kepercayaan dari masyarakat setempat.
“Selain kondisi geografis dan pengenalan area di pegunungan sebagai kendala utama. Pelabelan teroris dan tindakan operasi lanjutannya adalah kebijakan terburuk Jokowi atas Papua,” kata dia.
Keputusan pelabelan KKB teroris di umumkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Kamis 29 April 2021 kemarin.
Keputusan itu berangkat dari aktivitas KKB yang sering melakukan pembunuhan dan kekerasan secara masif.
Penetapan ini juga merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU.
Karena itu, segala perbuatan KKB yang memenuhi unsur pelanggaran aturan tersebut. Hal itu di nyatakan sebagai tindakan terorisme.
Adapun ide pelabelan teroris terhadap KKB kali pertama di kemukakan Kepala BNPT Boy Rafli Amar.
“Kami sedang terus gagas diskusi dengan beberapa kementerian dan lembaga berkaitan dengan masalah nomenklatur KKB. Untuk kemungkinannya apakah ini bisa di kategorikan sebagai organisasi terorisme,” kata Boy dalam rapat dengan Komisi III DPR, Senin 22 Maret lalu.
Ketegangan di Papua belakangan ini meningkat dengan kontak tembak yang melibatkan aparat keamanan TNI-Polri dan KKB.
Pada Minggu 25 April kali lalu, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua, Mayjen Anumerta TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha gugur usai terlibat kontak tembak dengan KKB.
Selanjutnya, pada Selasa 27 April seorang anggota Brimob Polri, Bharada Komang meninggal. Kemudian, dua lainnya luka-luka usai terlibat kontak tembak dengan KKB.
