Jakarta, Suaranusantara.co – Menko Polhukam Mahfud MD mengemukakan pemerintah telah membentuk dua tim terkait rencana revisi Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dua tim revisi UU ITE tersebut akan meneliti, membahas dan menyiapkan segala hal terkait rencana.
“Sekarang ini, Kemenko Polhukam sudah membentuk dua tim,” kata Mahfud di Jakarta, Jumat, 19 Februari 2021.
Ia menjelaskan tim pertama bertugas membuat interpretasi yang lebih teknis dan memuat kriteria implementasi dari pasal-pasal yang selama ini dianggap pasal karet. Tim itu dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dipimpin Menkominfo Jhony Plate.
“Juga bergabung dengan kementerian lain di bawah koordinasi Polhukam untuk masalah itu,” jelas Mahfud.
Tim kedua, lanjut Mahfud, adalah tim revisi atau tim rencana revisi UU ITE. Tim ini untuk menjawab berbagai gugatan bahwa UU ITE mengandung pasal karet, diskriminatif, membahayakan demokrasi.
“Kita akan mendiskusikan itu, mana pasal di anggap pasal karet. Dan mana yang apa namanya diskriminatif. Kita diskusikan secara terbuka,” tutur Mahfud.
Mengundang Pakar
Dia menyebut tim akan mengundang pakar, mendengar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan para ahli. Tim juga akan mendengar dan mengundang Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pro demokrasi dan berbagai pihak untuk mendengar pandangan, apakah UU ITE memang perlu di revisi atau tidak.
Tim juga akan mendengarkan pandangan dari DPR. Alasannya, banyak anggota DPR yang sesungguhnya tidak setuju revisi UU tersebut. Penyebabnya, untuk mencegah masyarakat melakukan caci-maki satu sama lain lewat Media Sosial (Medsos).
“Kita akan mendengar DPR karena kan banyak juga orang-orang di DPR yang tidak setuju kalau UU ini di ubah. Alasannya, loh bahaya negara ini kalau tidak punya undang-undang begitu. Bagaimana kalau orang mencaci maki lewat Medsos? Bagaimana kalau orang memfitnah dan membuat cerita bohong yang membahayakan,” ujar Mahfud.
Dia menyebut dua tim tersebut sudah mulai bekerja pekan depan pada Senin, 22 Februari 2021. Ketua tim akan mengkoordinasikan anggota tim untuk segera bekerja.
