Pemberlakuan Tarif Tinggi akan Mematikan Pariwisata Labuan Bajo

Jakarta, Suaranusantara.co – Anggota DPD RI dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Abraham Liyanto mengingatkan rencana pemerintah memberlakuan tarif masuk Taman Nasional Komodo (TNK) di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar). Rencana harga tiket masuk yang mencapai Rp 3,75 juta per orang bisa mematikan pariwisata premium Labuan Bajo.

“Perlu dikaji lagi. Jangan sampai dampaknya malah mematikan pariwisata Labuan Bajo,” kata Abraham di Jakarta, Selasa, 5 Juli 2022.

Ia tidak keberatan jika memang harus ada tarif masuk seperti di daerah taman wisata lainnya. Namun tarifnya jangan tinggi-tinggi. Tarif harus bisa dijangkau masyarakat miskin atau kelas bawah karena mereka juga punya hak untuk melihat binatang purba Komodo.

Di sisi lain, daerah yang ditentukan tarif tidak semua untuk wilayah TNK Komodo. Harus ambil daerah tertentu saja berdasarkan fasilitas yang dimiliki.

“Tentukan daerah mana yang mau ditetapkan tarif. Apa fasilitas yang dimiliki. Jangan seluruh wilayah TNK,” ujar pemilik Universitas Citra Bangsa Kupang.

Senator yang sudah tiga periode ini memberi solusi atas tarif tiket masuk seperti pada penjualan tiket pesawat. Siapa yang pesan duluan, akan mendapat lebih murah. Namun jika dipesan menjelang hari kunjungan atau pada hari kunjungan, harus dikenakan biaya tinggi.

“Maksimal Rp 1 juta saja harga tiket masuk. Tapi khusus untuk area yang wajib tarif saja. Harga segitu pun kalau yang pesan hari H. Jangan terlalu tinggi, di atas Rp 1 juta. Kalau pesan lebih awal, harus ada kemurahan tarif,” saran Abraham.

Dia setuju setiap pengunjung yang masuk TNK harus daftar online. Dengan kuota 200.000 orang setahun maka dibagi 365 hari akan mendapatkan 548 orang per hari. Siapa yang cepat daftar, mereka masuk TNK. Setelah kuota 548 orang per hari tercapai, akses masuk TNK langsung ditutup.

“Kalau untuk menjaga agar binatang Komodo tidak terganggu, ya sudah tepat harus dibatasi dengan sistem daftar online. Setelah melebihi kuota ya tutup, tetapi jangan dengan tarif tinggi,” tutur anggota Komite I DPD RI ini.