Militer di Myanmar Kudeta Pemerintahan Sah

Jakarta, Suaranusantara.co – Militer di Myanmar melakukan penahanan terhadap pemimpin de facto, Aung San Suu Kyi. Tak berselang lama, Tatmadaw mengumumkan kudeta pada Senin (1/2).

Selain Suu Kyi, Tatmadaw menahan sejumlah pejabat pemerintahan sipil lain. Seperti Presiden Myanmar Win Myint dan sejumlah tokoh senior partai berkuasa, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pada Senin dini hari.

Beberapa jam setelah penahanan pejabat, Tatmadaw mengumumkan status darurat militer selama satu tahun melalui stasiun televisi mereka, Myawaddy TV.

Dalam pengumuman itu, militer juga menyatakan kekuasaan pemerintah Myanmar telah di serahkan kepada Panglima Militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing.

Kudeta berlangsung setelah militer dan pemerintah sipil Myanmar berselisih selama beberapa bulan terkait hasil pemilihan umum pada 8 November lalu.

Pemilih Palsu

Militer Myanmar menganggap pemilu yang di menangkan oleh Suu Kyi dan partainya, NLD, curang. Tatmadaw menuding ada setidaknya 8 juta pemilih palsu yang terdaftar dalam pemilu kemarin.

Militer pun mendesak Komisi Pemilihan Umum Myanmar memberikan daftar pemilih akhir untuk memverifikasi jumlah suara. Sebelum kudeta berlangsung, Tatmadaw mengancam akan bertindak jika tuntutan mereka tak dipenuhi.

Jenderal Aung Hlaing juga pada pekan lalu sempat mengisyaratkan militer tak segan mencabut konstitusi negara 2008 jika tidak tindakan terkait hasil pemilu.

Sebelum pemilu 2010, Myanmar telah lama dipimpin oleh pemerintah junta militer. 

Baca juga: KTT ASEAN Kecewakan Rakyat Myanmar, Pilih Junta Abaikan NUG

 KTT ASEAN pada Sabtu (24/4/2021) di Jakarta, Indonesia secara khusus dilakukan untuk menyelesaikan situasi yang memburuk di negara itu kurang dari tiga bulan setelah kudeta 1 Februari. Seruan oleh Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) rakyat Myanmar untuk di undang ke KTT ASEAN telah di abaikan.

Sementara pemimpin junta Min Aung Hlaing, sudah mendarat di Indonesia siang ini untuk menghadiri diskusi tingkat tinggi tersebut.

Naw Susanna Hla Hla Soe, Menteri Urusan Wanita, Pemuda dan Anak-anak NUG, meminta anggota ASEAN untuk tidak mengakui kudeta pemimpin tersebut, tetapi untuk mendengar suara rakyat Myanmar.