Jakarta, suaranusantara.co – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengapresiasi perhatian dan kepedulian pemerintah pusat terhadap Papua.
Hal itu ditandai dengan adanya tambahan dana Otonomi Khusus (Otsus) dan infrastruktur untuk Papua sebesar Rp 138,65 triliun.
“Dalam kunjungan ke Provinsi Maluku Utara, Maluku, Papua, dan Papua Barat, kami menemukan pemerintah sangat berpihak pada pembangunan di Wilayah Timur Indonesia, khususnya di Provinsi Papua dan Papua Barat,” kata Ketua DPD La Nyalla Mattalitti dalam rapat paripurna penutupan masa sidang di gedung DPD, Jakarta, Kamis, 11 Februari 2021.
Ia menyebut saat ini, pemerintah sedang menggodok pemekaran baru di Papua dan Papua Barat. Hal itu agar pembangunan di kedua provinsi tersebut bisa semakin masif dan mampu sejajar dengan provinsi lain di Indonesia.
Dia mengaku, DPD menerima aspirasi dari para pemangku kepentingan di Papua. Terutama dalam hal percepatan pembangunan kesejahteraan sebagai landasan komitmen untuk menyelesaikan akar permasalahan di Papua.
“Prinsipnya, percepatan pembangunan Papua yang humanis, inklusif, dan berkelanjutan yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat Papua,” ujar La Nyalla.
DPD juga melihat pemilihan Papua sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XX merupakan momen bersejarah. Kegiatan itu bisa membangkitkan kebanggaan dan identitas jati diri Rakyat Papua.
“Itu juga bisa menjadi momentum menggerakkan pemerataan ekonomi daerah bagi seluruh lapisan masyarakat Papua,” ujar La Nyalla yang juga mantan Ketua Umum PSSI itu.
Di tempat yang sama, Ketua Komite III Sylviana Murni menyoroti masalah program vaksinasi Covid-19. Dia meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meningkatkan sosialisasi tentang pengadaan, distribusi, dan kapasitas penyimpanan vaksin di daerah.
Kemudian memastikan percepatan vaksinasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Hal itu agar target 15 bulan selesai vaksinasi bisa tercapai, dan herd immunity dapat terwujud.
“Perlu juga memastikan ketersediaan ruang isolasi, standarisasi pelayanan, fasilitas layanan kesehatan bagi pasien Covid-19. Kemudian memastikan terwujudnya strategi penguatan surveilans yang holistik baik melalui tes, pelacakan, isolasi, maupun manajemen data,” ujar Sylviana.
